Duniaekspress, 8 Juli 2017 . Sehubungan dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah,  Ketua MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, meminta pemerintah dalam hal ini Mendikbut tidak terburu-buru menerapkan Permendikbut tersebut, karena menurutnya peraturan tersebut masih menjadi polemik dan penolakan dari masyarakat.

“Sehingga jika dipaksakan untuk diberlakukan justru akan menjadi kontraproduktif terhadap  program kerja Presiden Joko Widodo tentang  Nawa Cita yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045,” kata Kyai Ma’ruf Amin dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (8/7/2017).

MUI juga meminta agar dalam pembahasan Perpres nanti, pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait serta MUI, PBNU dan PP Muhamadiyah,
Sebagai mana yang pernah ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Juni 2017.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai kebijakan nasional,” Terang kyai Ma’ruf

Menurut Kyai Ma’ruf Pelibatan MUI dan ormas-ormas Islam, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pembahasan materi Peraturan Presiden dipandang sangat penting agar Perpres yang merupakan kebijakan nasional, dapat diterima dan didukung dengan baik oleh seluruh golongan masyarakat sehingga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dalam siaran persnya Majelis Ulama Indonesia juga meminta agar Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa. (Irfan)

HOME