Duniaekspress, 12 Juli 2017, Terkait sikap pemerintah yang ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perppu tentang pembubaran ormas radikal, yaitu Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Ditanya terkait ormas mana saja yang akan dibubarkan, Said mengaku tidak tahu nama ormas mana saja yang akan dibubarkan pemerintah.

“Saya nggak nanya (apa saja ormasnya-red). Kalau kurang saya usul lagi nanti,” tukasnya

Terkait keluarnya Perppu ini Yusril Ihza Mahendra mengatakan ini adalah kemunduran demokrasi.
Yusril lebih lanjut menyatakan Perpu ini akan mengubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas yang berlaku sekarang.

“Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Ormas yang berlaku sekarang, Pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut,” jelas Pakar Hukum Tata Negara ini.

Yusril Ihza Mahendra

Dengan Perpu baru ini, menurut Yusril semua prosedur itu nampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.

(fan)

HOME