Duniaekspress, 12 Juli 2017. Selama ini penerapan syariat islam sering dipahami sebatas penegakkan hudud (hukum pidana Islam). Syariat hanya digambarkan dengan hukuman cambuk, potong tangan, rajam, pancung dan sebagainya. Sepertinya kejam sekali. Maka tak heran jika kemudian ada anggapan di beberapa kalangan awam bahwa hukum Islam diskriminatif dan tidak manusiawi. Pemahaman seperti ini sengaja dihembuskan oleh mereka yang tidak menginginkan syariat Islam tegak.

Penerapan syariat hudud di beberapa wilayah mayoritas umat islam sering mendapat kecaman dari penggiat HAM. Hukum pidana seperti cambuk, potong tangan, rajam, hukuman mati dan sebagainya, mereka anggap kejam serta tidak sesuai HAM. Protes semacam ini pernah ramai diperbincangkan terutama sejak perda syariat Islam ditetapkan sebagai peraturan resmi yang berlaku di daerah Propinsi Aceh.

Laporan yang disusun oleh Christen Broecker misalnya, peneliti Divisi Asia Human Rights Watch ini menyoroti bahwa qanun (undang-undang) nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dan qanun nomor 11/2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. Dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat kala itu menyatakan bahwa peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh melanggar HAM dan mendiskriminasi perempuan yang membuka peluang terjadinya kekerasan massal dengan dalih menegakkan Syariat Islam.

Penerapan Hukum Hudud Diskriminatif?

Untuk menepis tuduhan itu, kiranya penting bagi kita memahami tujuan dari penerapan syariat Islam. Tujuan dasar penerapan syariat adalah mendatangkan maslahat serta menolak kemudharatan yang berpotensi timbul di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam fikih Islam, tujuan syariat ini sering disebut dengan maqashidud syariah. (Lihat; Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Islami, 2/225)

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi utama (baca; dhoruriyatul khamsah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima misi utama tersebut itu adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima misi utama tersebut adalah mafsadah, dan menolaknya termasuk maslahat. (Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasyfā fī ‘Ilm al-Ushul, hal; 311).

Contoh lainnya adalah pasal pembunuhan, seringkali keluarga korban marah dan tidak terima atas putusan hakim. Hal ini karena putusan yang diberikan tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Belum lagi pelaksanaan hukum yang tebang pilih sehingga membuat dunia peradilan hukum positif jauh dari kata adil.

Penting juga untuk melihat syariat Islam secara komprehensif dan tidak terbatas pada hukuman saja. Sebelum menetapkan bentuk-bentuk sanksi, sebagai tindakan preventif, syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dengan cukup lengkap.

Sebagai contoh, agar tidak terjadi perzinahan, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga pandangan, menutup aurat, menjaga pergaulan, melarang khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan seabrek perintah dan larangan lainnya yang menjadikan hamba terjauhkan dari perbuatan zina.

Contoh lainnya sebelum menjatuhkan sanksi potong tangan Islam telah menjaga harta umatnya dengan berbagai tuntunan. Seperti, melarang memakan harta orang lain secara batil, memperbolehkan berbagai akad jual beli, menghasung umatnya untuk meminjamkan harta kepada yang membutuhan dan seabrek ketentuan lainnya untuk menjaga harta kaum muslimin.

Demikianlah bentuk syumuliyah (komphrehensif) dan keadilan Islam. Sanksi-sanksi dan hukuman yang ada hanya merupakan salah satu faktor penjaga umat dari kemudharatan. Karena itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menuturkan;

“Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat.” (I’lam al-Muwaqqi’in, 2/5). (AB/duniaekpress/kiblat).