Duniaekspress, 15 Juli 2017. Pemerintah akan melakukan pemblokiran aplikasi perpesanan Telegram mulai Jumat (14/07). Alasan dari diblokirnya Telegram adalah Kemkominfo menilai bahwa aplikasi perpesanan Telegram mengandung konten yang dianggap ilegal.
“Berdasarkan statistik kami, dari 2016 sampai saat ini, permintaan untuk men-take down akun di media sosial maupun file video sharing, 50 persen dilakukan penyedia platform internasional,” tegas Rudiantara dalam konfrensi pers ‘Deklarasi Antiradikalisme Perguruan Tinggi di Jawa Barat’ di Aula Graha Sanusi Universitas Padjajaran Kota Bandung, Jumat, 14 Juli 2017.

Menurutnya, penuntasan akhir dalam menutup konten informasi negatif berada ditangan platform-platform. Rudi menambahkan, dalam penanganan media sosial, pihaknya tidak menyalahkan masyarakat maupun regulasinya. Justru platform yang harus dilibatkan.

“Pemerintah tidak mempunyai intensitas untuk menutup platform ini di Indonesia. Tapi, kalau tidak ada perbaikan, kami akan sangat-sangat mempertimbangkan untuk menutupnya,” tegasnya.

Bahkan, kemungkinan pahit akan diterima masyarakat Indonesia jika masing-masing platform tidak memperbaiki situasi tersebut.

“Jadi mohon maaf, teman-teman yang main Youtube, Facebook dan lain sebagainya, kalau terpaksa harus (ditutup). Tugas Pemerintah adalah menjaga kondusivitas, yang namanya teknologi informasi, media sosial, digunakan untuk hal positif,” tegasnya.

Ungkapan Menkominfo ini terbukti benar dan bukan gertak sambal. Jum’at 14 juli 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui bahwa aplikasi pesan singkat, Telegram telah mulai diblokir.

poto : ilustrasi

Namun upaya Pemblokiran Telegram ini menuai protes keras dari banyak kalangan. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon menulis: “Telegram dilarang karena dipakai teroris, harusnya penjualan panci juga dilarang dong? #rezimparanoid.”
Pernyataan lebih keras dilontarkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. “Memblokir Telegram itu tindakan frustasi, tidak punya perasaan dan layak diganti,” tegas Cak Imin di akun Twitter ‏@cakiminpkb.
Tak hanya Telegram, sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mempertimbangkan untuk menutup akses media sosial dan situs berbagi jika tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme.
“Permintaan kami pada ‘platform’ untuk menutup akun-akun yang memiliki muatan radikalisme, sepanjang 2016 hingga 2017 baru 50 persen dipenuhi. Ini sangat mengecewakan,” ujar Rudiantara usai acara antiradikalisme di Universitas Padjadjaran (14/07).
Rudi menjelaskan platform tersebut enggan menutup akun karena di negara asalnya harus melalui proses pengadilan. “Tapi mereka ke sini kan karena bisnis. Iklan-iklan juga dari sini. Oleh karenanya perlu mematuhi peraturan yang ada di sini,” tegas Rudiantara. (AB/Duniaekspress/MB).