Duniaekspress, 18 september 2017. – Bila ada yang mengatakan, “Islam itu berbahaya,” maka sebenarnya maksud lain dari apa yang dia katakan adalah bahwa Muslim adalah objek yang harus diawasi. Mereka mengatakan bahwa Muslim adalah ancaman bagi keamanan nasional, dan, pada gilirannya, kebijakan kepolisian dan kontraterorisme harus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman ini, dengan menerapkan taktik dan tindakan yang terus memantau dan menekan umat Islam.

Ini adalah logika yang mendasari banyak respon Barat terhadap serangan 11 September 2001. Lebih mengkhawatirkan, survei publik baru-baru ini menunjukkan meningkatnya kekerasan terhadap umat Islam di negara-negara Barat.

Semua ini terjadi sebagai kelanjutan dan perluasan dari kebijakan kontraterorisme yang cukup kejam, yang secara tidak adil mendiskriminasikan komunitas Muslim. Sebuah laporan yang dilakukan oleh Germany’s Bertelsmann Foundation menemukan bahwa 52% orang Inggris percaya bahwa Islam “merupakan ancaman bagi Barat.” Sedangkan 25% lainnya meyakini bahwa Islam adalah “agama berbahaya yang memicu kekerasan.”

Mengerasnya sikap terhadap Islam merupakan cerminan dari penggambaran negatif umat Islam di media. Ketakutan yang ditimbulkan oleh penggambaran teror “Islam”, menciptakan ruang politik bagi kaum oportunis anti-Muslim untuk memobilisasi basis politik.

Ruang tersebut semakin luas setelah koordinator kontraterorisme Uni Eropa, Gilles de Kerchove, mengumumkan tuduhan tanpa bukti bahwa Inggris adalah rumah bagi hingga 35.000 “orang Islam fanatik.” Ia juga membumbuinya dengan peringatan bahwa akan terjadi lebih banyak teroris jika tidak dilakukan “tindakan lebih besar” untuk mencegahnya.

Ketika Anda menggabungkan histeria publik anti-Muslim yang semakin tumbuh dengan klaim tanpa bukti yang disebarluaskan ke media oleh elit politik, maka Anda menciptakan kondisi di mana keyakinan Islam menjadi ilegal di mata polisi dan agen kontraterorisme. Kondisi ini banyak kita dapati hari ini.

Orang-orang Muslim yang tinggal di Barat kini hidup dalam masa depan dystopian, yang digambarkan dalam film The Minority Report karya Stephen Spielberg. Dalam film tersebut ia meramalkan dunia masa depan, di mana penegak hukum dapat mengadili dan melumpuhkan pembunuh masa depan sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatan. Dengan kata lain, penjahat masa depan ditangkap berdasarkan pemikiran mereka, bukan perilaku mereka. Dari film dan novel inilah yang mengilhami munculnya istilah “pra-kriminal”, untuk menggambarkan pencegahan ancaman sebelum wujud menjadi tindakan kriminal yang sebenarnya.

Sejak 9/11, pemerintah Barat memilih untuk mengabaikan akar penyebab “ekstremisme Islam” yang sebenarnya—yaitu kebijakan luar negeri Barat, ketidakadilan struktural, dan marjinalitas sosio-ekonomi—dan justru terpaku pada gagasan ambigu seperti “radikalisasi,” yang tidak hanya mengundang kritikan kepada pemerintah Barat, tapi juga mengarahkan kesalahan pada Islam dan komunitas Muslim.

Kebijakan kontraterorisme saat ini terlihat mempunyai pola seperti ini: tindakan pra-kriminal (pre-crime) dilakukan untuk menangkap Muslim sebelum mereka benar-benar melakukan kejahatan, dengan mengkriminalisasi tindakan dan pikiran non-kriminal yang dalam bayangan pemerintah akan menjadi batu loncatan menuju tindakan politik kekerasan.

Inilah logika yang mendasari program Preventing Violent Extremism (PVE) di Inggris, dan Counter Violent Extremism (CVE) di Amerika Serikat. Anehnya, logika serupa juga dicontoh oleh negara-negara lain di dunia, termasuk negara mayoritas Muslim.

 

Logika pra-kejahatan ini secara efektif menganggap semua Muslim sebagai calon teroris, dan yang lebih buruk lagi, secara mendasar menganggap praktik beragama Islam sebagai batu loncatan menuju ekstremisme kekerasan. Padahal, agen mata-mata Inggris, Mi5, sendiri mengatakan bahwa “identitas religius yang mapan justru melindungi seseorang dari radikalisasi.” Selain itu, lebih dari 140 akademisi terkemuka di dunia juga menyimpulkan bahwa program PVE didasarkan pada sains sampah.

“Kriminalisasi, seperti kontraterorisme, pada dasarnya adalah proses politik yang terjadi di luar pengadilan,” kata Jude McCulloch, seorang profesor kriminologi di Universitas Monash Australia. “Kontraterorisme dan kerangka kerja pra-kriminal yang digelorakannya akan membentuk penegakan hukum selektif dengan memasukkan pencegahan ke dalam hukum formal, meningkatkan kekuatan polisi, dan meningkatkan intensitas dan durasi pemaksaan yang terkait dengan kebijakan dan tindakan polisi.”

McCulloch juga mencatat bahwa jika hanya pengadilan yang memiliki kapasitas hukum untuk menentukan siapa penjahat, namun dalam hal terorisme, justru politik dan politisi yang menentukan siapa teroris dan siapa yang bukan teroris.

“Label ‘terorisme’ mendahului, melampaui dan dibuat secara independen dari dugaan yang masuk akal dan proses peradilan pidana berbasis bukti,” catat McCulloch.

Karena itulah kebijakan kontra-terorisme yang didukung oleh logika “pra-kriminal”, seperti Program Pencegahan (PVE), mengakibatkan munculnya program intervensi yang justru berbuah cibiran. Anak-anak Inggris keturunan Asia diawasi hanya karena menampilkan bendera Palestina di tas sekolah mereka; Profesor Muslim yang sedang mempelajari terorisme ditahan karena membeli sebuah buku tentang terorisme. Yang lebih parah lagi, pemuda Muslim yang sering ke masjid pun menjadi obyek kecurigaan.

Faktanya, di Inggris, hanya sekitar 20% dari mereka yang dirujuk ke pihak berwenang di bawah program Pencegahan (PVE) yang dinilai berisiko rentan terhadap kelompok ekstremis.

Sebuah laporan dari Justice Initiative yang berjudul “Eroding Trust,” menyimpulkan, “Menjadi sasaran yang salah di bawah program Prevent telah menyebabkan beberapa umat Islam mempertanyakan tempat mereka di tengah masyarakat Inggris.”

Cerie Bullivant, seorang aktivis hak asasi manusia, mengatakan bahwa undang-undang kontraterorisme “pra-kriminal” sangat kejam dan represif terhadap komunitas Muslim. Iklim politik di Inggris saat ini sangat berbahaya bagi Muslim.

Hope Not Hate, sebuah kelompok advokasi yang melawan rasisme, berpendapat bahwa mengerasnya sikap Inggris terhadap Muslim dan Islam telah menciptakan ruang bagi politisi oportunis ekstrim anti-Muslim, seperti Nigel Farage, untuk meluncurkan partai politik populis anti Islam.

Iklim politik yang terus memberi ruang bagi kebencian terhadap komunitas Muslim menyebabkan keyakinan Islam di Inggris terus menerus di bawah tekanan, dan kemungkinan tekanan ini akan menghasilkan kebijakan kontraterorisme “pra-kriminal” yang lebih kejam. Dengan kondisi seperti ini, bisa jadi suatu saat praktik beragama Islam akan dianggap sebagai kejahatan.

(AB/duniaekspress/seraamedia)

 

Sumber: www.medium.com

baca juga, TEROR BOM DI STASIUN LONDON, SEJUMLAH ORANG TERLUKA