Duniaekspress, 27 September 2017- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bangladesh (NHRC) meminta masyarakat internasional untuk menyeret pemerintah Myanmar ke Pengadilan Tinggi PBB karena telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara bagian Rakhine.

“Kami mendesak OKI dan negara anggota ASEAN [Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara] dan organ PBB untuk mempertimbangkan masalah [penganiayaan terhadap Muslim Rohingya] ke Pengadilan Internasional atau Pengadilan HAM Internasional,” Kazi Reazul Hoque mengatakan pada Konferensi Ombudsman Internasional di Istanbul. Selasa (26/9/2017).

Dia juga meminta Komisi HAM PBB dan masyarakat internasional “untuk memobilisasi tekanan politik pada pemerintah Myanmar untuk menemukan solusi jangka panjang” terhadap krisis Rohingya.

“Solusi jangka panjang harus mencakup hak untuk kembali ke tanah air mereka dengan cara yang aman, dalam perlindungan dan bermartabat,” tambah Hoque.

“Semua hak dasar Rohingya harus dihormati dalam proses penyelesaian krisis saat ini.” tegasnya.

Hoque, yang memimpin sebuah delegasi beranggota empat orang dalam sebuah misi pencarian fakta darurat pada 9-11 September, mewawancarai beberapa pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dan melaporkan cerita menyeramkan tentang kekejaman dan kisah mengejutkan tentang kebrutalan, termasuk luka serius dari peluru, pembakaran, dan penyiksaan fisik.

“Semua kekejaman ini dilakukan oleh militer Myanmar. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrem, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” ketusnya.

“Kejahatan terhadap kemanusiaan hanya mungkin terjadi ketika rasisme, xenofobia, dan ujaran kebencian dipraktikkan dalam derajat yang sangat tinggi.”

Trauma

Badan pencari fakta juga menemukan bahwa kebanyakan pengungsi terutama wanita dan anak-anak mengalami trauma, menurut Hoque.

“Mereka pergi tanpa emosi, mereka lebih memperhatikan keselamatan dari pada makanan.”

Dia menggarisbawahi diskriminasi yang merajalela di negara bagian Rakhine, dengan mengatakan, “Jelas bahwa Rohingya mengalami diskriminasi agama.”

Komisi tersebut juga telah mengirimkan seruan untuk bertindak ke banyak entitas internasional, regional, dan lokal, termasuk badan-badan PBB, Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam, dan misi diplomatik di ibukota Dhaka yang secara langsung atau tidak langsung memiliki tanggung jawab dalam masalah ini.

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah Myanmar untuk menjamin perlindungan Rohingya yang tinggal di Rakhine terlepas dari agama, etnisitas, atau status kewarganegaraan mereka,” katanya, Hoque juga mendesak keras agar kekerasan segera diakhiri dan membuka akses secara penuh untuk bantuan kemanusiaan.

Hoque mengatakan bahwa Bangladesh menjadi tuan rumah “sekitar satu juta pengungsi Rohingya”, termasuk para pendatang sejak 25 Agustus, dan negara tersebut berusaha menangani situasi tersebut meskipun “pendapatan menengah ke bawah dan negara berpenduduk padat”.

Terlepas dari kesulitan ini, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberi mereka tempat berlindung dan berkomitmen untuk mempermudah semua kebutuhan dasar untuk mereka, tambahnya.

Dia juga mendesak bantuan darurat kemanusiaan untuk Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.

Melarikan diri dari kekerasan

Sejak 25 Agustus, lebih dari 436.000 orang Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut laporan terbaru badan migrasi PBB pada hari Senin.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari operasi keamanan baru di mana pasukan keamanan dan gerombolan Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Turki telah berada di garis terdepan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyoroti masalah ini di Majelis Umum PBB tahun ini.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat atas serangan tersebut sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Sumber: Anadolu Agency