Duniaekspress, 30 September 2017- Aksi umat Islam yang menamakan diri “Presedium Alumni 212” mengeluarkan resolusi yang berisi dua permintaan yang ditujukan untuk DPR-RI dan Presiden Joko Widodo, Jum’at (29/9/2017).

Berikut resolusi lengkap yang dikeluarkan Presedium Alumni 212:

Pada hari di Jakarta Jum’at tanggal 9 Muharram 1439 H bertepatan dengan 29 September 2017, kami umat Islam dari berbagai lapisan menyampaikan dua permintaan, pertama pada DPR-RI dan kedua kepada Pemerintah Jokowi.

Kedua permintaan kami ini kami sampaikan mengingat perkembangan kehidupan Nasional yang semakin meresahkan. Terutama gejala keretakan bangsa yang semakin terasa dan simpang siur kebijakan pemerintah Jokowin dalam berbagai hal, terutama menyangkut politik, keamanan dan pertahanan kita.

Disamping itu kami saksikan dan rasakan bahwa pemerintah pemerintah Jokowi sejak berkuasa, tidak ramah dan bersahabat dengan umat Islam Indonesia.

Tidak berlebihan jika kami simpulkan bahwa pemerintahan Jokowi secara terus menerus dan sistematik memojokan posisi umat Islam sebagai kambing hitam dan objek fitnah politik yang bertentangan dengan kenyataan. Kami melihat manifestasi Islamo-phobia yang dilakukan oleh elemen-elemen tertentu dalam tubuh rezim Jokowi.

Oleh karena itu kami menyampaikan dua permintaan yang cukup mendesak dan meunggu jawaban dari DPR-RI dan presiden Jokowi.

Pertama, Perppu nomor 2 tahun 2017 nyata-nyata bertentangan dengan pasal 22 ayat 1,2 dan 3 UUD 1945Bila ujaran kebencian dilarang karena menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, maka perppu kebencian sebaiknya segera dibatalkan.

DPR-RI tidak boleh lagi berperan sebagai tukang stempel keinginan Pemerintah. Bangsa Indonesia yang memiliki pengalaman pahit dimasa lalu, ketika DPR menjadi tukang stempel Pemerintah, maka kekuasaan Pemerintah menjadi otoriter. Pemerintah otoriter tidak layak dan tidak pantas dipertahankan dalam sistem politik demokrasi.

Kedua, Pemerintah harus bersikap tegas membendung gejala-gejalan kebangkitan PKI. TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 sampai sekarang tetap berlaku. TAP MPRS itu menetapkan pembubaran PKI di seluruh wilayah NKRI serta melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan serta mengembangkan faham atau jaran komunis/marxisme-leninisme.

PKI yang pernah berkhianat pada bangsa dan negara Indonesia tahun 1948 dan 1965 tetap merupakan bahya laten yang harus terus menerus kita waspadai. PKC (partai komunis Cina) yang pernah mensponsori Gestapu-PKI 1965, kini tetap memegang kekuasaan tertinggi yang tidak tersaingi di RRC, sebuah negara yang sangat kuat dan menjalankan politik lebensraum. Politik ekspansionisme di mana Indonesia jelas dijadikan tempat ekspansi RRC.

PKI yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan jahatnya, ternyata belum mati. Di masa lalu lewat Biro Khusus yang dibentuk oleh Polit Biro dan Komite Sentral PKI, ditugasi untuk melakukan infiltrasi atau perembesan ke seluruh lembaga negara, bahkan ke dalam tubuh TNI dan Polri.

Kami yakin, setiap malam kader-kader PKI tidak pernah tidur untuk melanjutkan tugas Biro Khusus PKI itu sampai sekarang.

Akhirnya kami mengingatkan kepada Presiden Jokowi, jangan memaksakan rekonsiliasi dengan PKI pada saat ini. Apalagi menyetujui permintaan kader-kader PKI, termasuk mereka yang telah merembes ke berbagai lembaga negara, supaya Negara minta maaf pada PKI.

Sesungguhnya sebagai negara besar, rekonsiliasi alami itu sudah berjalan lama, paling tidak dalam 10 tahun terakhir. Surat bebas lingkungan, bebas dari Anggota PKI 1965, sudah belasan tahun ditiadakan.

Anak-anak dan cucu para kader PKI dan anggota PKI sudah bebas 100 persen untuk mengembangkan karir politik, militer, pendidikan, bisnis, dan berbagai professional di Indonesia. Bahkan di lembaga legislative dan lembaga eksekutif setinggi apapun, bangsa Indonesia tidak pernah mempersoalkan lagi keberadaan mereka.

Hal ini merupakan kearifan dan kewaskitaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk dan saling menghargai perbedaan berdasarkan agama, ras, etnis, warna kulit, dan sebagainya.

Jangan sampai justru rezim Jokowi langsung atau tidak langsung menginisiasi (memulai) merusak tenun dan anyaman kebangsaan kita dengan memberi angina kepada kebangkitan PKI. Jangan jadikan Indonesia sebagai subkoordinat kepentingan RRC.

Akhirnya kami mengajak pada semua umat Islam dan para pemimpinnya agar kita semua tetap berdoa pada Allah SWT. Kiranya Allah berkenan membimbing kita agar mampu melihat yang benar sebagai kebenaran dan yang batil sebagai kebatilan.”

Resolusi Aksi Bela Islam 299 ini dibuat pada tanggal 9 Muharam 1439/29 September 2017 di Jakarta. Didukung oleh banyaknya ormas-ormas Islam dan nasionalis. (fan)

Baca juga, PRESEDIUM 212: INDIKASI BANGKITNYA PKI BERASAL DARI DALAM GEDUNG DEWAN