Timbangan syariat dalam deklarasi khilafah ISIS.

  1. 12.   Abul Mundzir Asy-Syanqithi: Deklarasi Khilafah dalam Timbangan Syariat

Bagian XII

Baca sebelumnya, TANGGAPAN ABU SULAIMAN AL-MUHAJIR ATAS DEKLARASI KHILAFAH ISIS

Duniaekspress, 10 oktober 2017. – Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi yang mulia, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Perdebatan berkecamuk dalam hari-hari yang lalu seputar sah dan tidaknya khilafah yang diumumkan ISIS. Ada yang mendukung dan menolak. Saya pikir perlu membahas persoalan ini dari sisi syar’inya, jauh dari keberpihakan pada kelompok yang pro maupun kontra. Maka dengan memohon pertolongan dari Allah ta’ala dan berharap ada kebenaran, kebaikan, keikhlasan, saya katakan:

Sebagian orang berpikir bahwa Imamah (kepemimpinan Islam) yang benar menurut syariat Islam bisa didapat tanpa adanya khilafah. Dan dua perkara ini adalah perkara yang berubah-ubah. Ini adalah pendapat yang salah.

Imamah yang sah adalah khilafah yang sah itu sendiri. Kedua-duanya secara hukum tidaklah berubah-ubah. Ketika ada imam atau pemimpin Islam yang sah, maka dialah khalifah, baik dinamai khalifah maupun amir.

Kesalahan ini disebabkan tidak adanya pembedaan antara hakikat imamah menurut syariat dan tradisi. Seharusnya, khilafah dalam pemahaman syariat Islam dilihat dalam gambaran yang benar, sehingga kita meyakini hal itu dengan hukum yang benar pula. Karena hukum atas sesuatu itu merupakan cabang dari gambarannya. Kita juga harus membedakan khilafah dalam konteks hukum dan politik. Sebab, khilafah adakalanya ada secara hukum tetapi tidak ada secara politik.

Saat berbicara tentang pentingnya mengembalikan khilafah, ini tidak berarti bahwa kita mengakui khilafah saat ini tidak ada secara hukum syariat. Akan tetapi, sebagaimana keyakinan agama kita bahwa kekuasaan itu ada sejak berdirinya pemerintahan Islam di Afghanistan yang dipegang Taliban. Namun khilafah yang belum ada adalah khilafah dalam konteks politik. Untuk menjelaskan perkara ini, saya katakan:

Hakikat khilafah dalam konteks syariat adalah: Pembaiatan kaum Muslimin kepada satu orang menjadi Imamah ‘udzma. Walaupun pada saat baiat ataupun setelahnya ia tidak memiliki kekuasaan terhadap negeri kaum muslimin. Adapun hakikat ‘khilafah dalam konteks politik menurut tradisi adalah tunduknya semua negeri Muslim kepada imam kaum muslimin dan memberikan kepercayaan untuk mendengar dan taat di bawah pemerintahannya.

Aturan hukum Islam tidak terkait dengan konsep politik kekhalifahan, tetapi terpaut dengan konsep syariat dari khilafah. Maksudnya adalah bahwa gelar khalifah tidak diberikan kecuali kepada amir yang pertama kali dibaiat dengan baiat yang benar. Meskipun ia tidak mengakui dirinya sebagai khalifah, ia tetaplah seorang khalifah, karena baiat yang diberikan kepada dirinya adalah baiat khilafah menurut hakekat syariat.

Gambaran tentang konsep dan hakekat khilafah ini bukanlah bersumber dari pendapat saya, melainkan berasal dari penelitian terhadap dalil-dalil yang bersumber dari nash-nash syar’i, di mana nash-nash tersebut melarang adanya dualisme kepemimpinan dalam satu waktu. Gelar khalifah hanya diberikan kepada orang yang pertama kali dibaiat.

Tidak masuk akal apabila ada kaum muslimin di salah satu negeri kaum muslimin memberikan bai’at kepada seseorang agar menjadi imam yang sah dan menjadi orang yang berhak atas bai’at dan imamah, lalu ada seseorang muncul dan mengklaim untuk dirinya sendiri dan berkata, “Pembai’atan kepadamu telah habis waktu, mulai sekarang engkau hanyalah seorang kepala negara saja, dan saya membai’at diri saya sendiri sebagai khalifah bagi kaum muslimin.”

Ungkapan seperti itu didasari oleh pembedaan antara imamah dan khilafah, bukan atas dasar syar’i. Ia berpegang pada hakikat tradisi dan keliru dalam hakikat syar’inya. Khilafah menangani urusan kaum muslimin. Setiap yang mengurus urusan kaum muslimin maka dia dalam konteks syar’i adalah khalifah.

Sekarang, kita tinggal membahas siapa yang lebih utama disebut khalifah bila ada banyak penguasa.

Tidak ada perbedaan dari sisi fikih antara pemimpin umum di suatu negeri kaum muslimin (jika tidak didahului dengan baiat), dan penyematan khalifah kaum muslimin. Maka setiap hak imam, adalah hak bagi keduanya dan demikian pula kewajibannya.

Perbedaan antara keduanya adalah: orang yang pertama tidak mampu memperluas daerah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar negeri-negeri kaum muslimin atau seluruhnya, sedangkan orang yang kedua mampu untuk melakukannya. Dan ketidakmampuannya untuk memperluas daerah kekuasaannya tidaklah mempengaruhi keabsahan kepemimpinannya, karena memiliki kekuasaan bukanlah syarat di dalam imamah, dan juga karena imam itu meraih jabatannya dengan sebab bai’at, bukan dengan sebab berkuasa. Maka dari itu jika kekhilafahan itu ditinjau dari segi syariat, maka tidak ada perbedaan antara Khalifah dari Turki Utsmani dengan KhalifahThaliban.

Ketika kaum muslimin mampu bersatu di bawah satu pemimpin, mereka tidak diperbolehkan memisahkan diri dan membuat kepemimpinan yang berbeda. Bila mereka memisahkan diri, maka syariat tidak akan merestuinya. Dalam kondisi seperti ini, imam yang sah adalah penguasa yang pertama kali dibaiat, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Penuhilah baiat kepada khalifah yang lebih dahulu…” Kepemimpinan setelah itu tidak dianggap, karena kaidah ushul berkata: Apa yang tidak ada menurut syariat maka ia seperti tidak ada pada realita. Jika kita menerapkan hal diatas pada kondisi kita sekarang ini, maka kami katakan:

Bila kaum muslimin bersatu pada hari ini di bawah satu amir itu tidak mungkin bisa dilakukan, maka diperbolehkan untuk mendirikan pemerintahan di wilayah asing-masing dengan cara yang paling memungkinkan. Maka tidak ada salahnya mendirikan imarah Islam di Somalia, Azwad, Libya, Jazirah, dan Irak jika ada halangan bersatu dalam satu amir.

Jika kaum Muslimin bersatu pada hari ini bisa di bawah satu amir itu, maka tidak boleh ada banyak pemimpin. Sebaliknya, wajib bagi seluruh kepemimpinan untuk tunduk kepada siapa yang pertama kali dibaiat dari amir-amir yang ada. Dalam hal ini pada hari ini yang berhak adalah amirul mukminin Mullah Umar hafidhahullah.

Pertanyaan selanjutnya adalah siapakah amirul mukminin? Dialah amir yang pertama kali dibaiat jamaah kaum muslimin dengan baiat syar’i, baik kita namakan khilafah muslimin atau pemimpin negeri. Tidak ada bedanya apakah ia mengakui dirinya memiliki hak khilafah atau tidak. Jabatannya sah karena pembaiatannya itu. Ia kita anggap sebagai khilafah dari sisi syar’i walaupun dari sisi politik belum ada. Ini berdasarkan kaidah fikih: Sesuatu ada secara syar’i itu sama dengan hal yang ada secara nyata.
Makna dari kaidah tersebut adalah bahwa sesuatu yang oleh syariat dihukumi ada memiliki kekuatan hukum yang mesti diperhitungkan, dan seakan dia ada wujudnya meski pada kenyataannya tidak di dapati. Karena standar ada dan tidaknya sesuatu dalam perkara syar’i adalah syariat itu sendiri bukan sekedar hal yang tampak. Maka segala sesuatu yang dihukumi ada oleh syariat harus dianggap ada meskipun pada kenyataan lahirnya tidak tampak.

Beberapa dalil yang menguatkan kaidah ini adalah:
1. Diriwayatkan dari Ashim bin Umar bin Khathab, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Jika malam telah tiba dari sini, dan siang pun telah berlalu dari sini, maka orang yang berpuasa dapat berbuka.” [HR Bukhari].

Sebagaimana yang diketahui, bahwa orang yang berpuasa tidak dikatakan berbuka kecuali ia mengerjakan sesuatu yang merupakan pembatal puasa, dan jika ia tetap tidak mengerjakan sesuatu yang merupakan pembatal puasa padahal saat itu adalah waktunya berbuka puasa, maka puasanya pada waktu tersebut adalah tidak sah. Sebagian ahli ilmu ada yang menakwilkan makna lain dari hadits ini.

2. Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra, Rasulullah SAW telah bersabda, “Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian sering kali mengadukan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai berkata-kata daripada lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar. Maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab sama artinya aku ambilkan sundutan api baginya”. [HR. Bukhari No.6634].

Hadits ini menunjukkan bahwa hukum syar’i tidak dianggap hilang karena tidak adanya bukti yang ada di peradilan. Dan dalam haditsini ada penetapan bukti yang dterima syariat meski pada realitanya tidak ada.

Penerapan kaedah-kaedah ini yaitu:
Imam rawatib jika shalat sendirian, maka ia seperti shalat berjamaah. Karena masjid di situ dimaksudkan untuk melaksanakan shalat berjamaah. Jika masjid lain tidak tersedia, maka tetap seperti berjamaah dan mendapatkan keutamaan jamaah. Dan jamaah tidak kembali setelahnya di dalam masjid “menurut perkataan Malikiyah” karena shalatnya yang sendiri itu berada pada kedudukan secara berjamaah dalam timbangan syar’i. Sesuatu yang ada secara syar’i maka itu ada secara realita juga ada.

Seorang wanita jika ditalak oleh suaminya dan diharamkan atasnya, lalu ia (suami) mengingkari talaknya, maka seorang hakim menghukumi talaknya itu ada walaupun tidak adanya saksi. Ia haram menggaulinya .

Kalau begitu, maka khilafah, hak-haknya, dan apa saja yang menjadi ketentuan dari hukum-hukumnya ditetapkan berdasarkan baiat. Dan khilafah wujud karena wujudnya baiat syar’i yang pertama kali kepada imam yang sah, dan dia adalah amirul mukminin Mullah Umar hafidhahullah.

Adapun pengumuman tentang khilafah, maka hal itu adalah langkah-langkah politik yang tidak mengubah sesuatu dari hukum-hukum fikih. Karena hukum-hukum terkait dengan baiat, bukan pada pengumuman. Maka penerapan hukum-hukum khilafah berdasarkan adanya baiat walaupun tidak ada pengumuman.

Misalnya dalam nikah. Hukum-hukumnya berlakukarena adanya akad dan syarat-syaratnya. Baik itu ada pengumuman nikah ataupun tidak. Walaupun pengumuman atas nikah itu memang disyariatkan.
Kemudian dengan pengumuman tentang khilafah ini jika diakhirkan dari baiat, maka hal itu terkadang sesuai dengan hukum-hukum fikih, dan kadangkala tidak. Hal itu sesuai dengan hukum fikih jika yang mengumumkan khilafahnya itu adalah satu amir yang dibaiat oleh kaum muslimin. Atau yang pertama kali dibaiat dari amir-amir yang ada.
Hal itu menjadi tidak sesuai dengan hukum fikih jika yang mengumumkan khilafah bukan amir pertama yang dibaiat. Maka tidak boleh mengumumkan khilafah kecuali yang pertama kali dibaiat oleh kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi SAW: Penuhilah baiat yang pertama. (HR. Muslim).
Dengan demikian, siapa yang dibaiat setelah itu, tidak boleh mengumumkan khilafah karena khalifah sebelumnya masih ada. Hal ini Ini seperti halnya orang yang ingin menikahi seorang wanita yang sudah dinikahi orang lain.

Sesungguhnya amir syar’i yang pertama kali dibaiat setelah jatuhnya khilafah islamiyah dengan baiat syar’i yang benar berdasarkan kitab dan sunnah adalah amirul mukminin Mullah Umar.

Ini adalah baiat syar’i yang benar yang tidak didahului yang lainnya. Maka hukum-hukum khilafah telah tetap dengannya walaupun tidak mengumumkan khilafah. Karena khilafah terkait dengan baiat. Dan baiat yang diambil oleh Amirul Mukminin Mullah Umar masih sah dan berlaku. Ia tidak bisa dicela walaupun orang-orang kafir masih menguasai sebagian besar bumi Afghanistan, karena kekuasaan (tamkin) bukanlah syarat untuk mewujudkan bai’at, dan ketiadaannya tidak menjadi penghalang akan eksisnya bai’at tersebut.
Maka dari itu seluruh keimarahan yang muncul setelah keimarahan Thaliban memiliki keharusan untuk berafiliasi kepadanya berdasarkan sabda Nabi SAW, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama saja” [HR Muslim]. Dan barangsiapa yang mengklaim bai’at syar’i ini untuk dirinya, maka ia telah menentang pemilik bai’atsyari ini. Benar, jika kaum muslimin bersama seluruh penguasa bermusyawarah dengan amirul mukminin Mulla Umar dan beliau rela jika urusan ini diambil alih oleh orang lain selain dirinya, maka itu tidak menjadi masalah.

Jika ada orang yang merebut jabatan ini tanpa melakukan musyawarah dengan beliau, maka ia telah bersegketa dalam urusan ini. Pendapat yang mengatakan akan keabsahan keimarahan yang lebih dari satu karena kondisi yang darurat tetap tidak akan boleh merampas hak dari sang amir yang dibai’at pertama kali, dan apabila kondisi darurat yang menjadikan multi-imarah tersebut dibolehkan telah hilang, maka hak keimarahan harus dikembalikan kepada orang yang pertama kali dibai’at dan tidak boleh ada yang menyelisihinya.

Perkataan kami tentang keabsahan bai’at para penguasa dengan bai’at yang independen di Irakq, Libya dan di tempat lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin, itu dibangun di atas keabsahan multi-imarah dengan sebab kaum muslimin tidak mampu bersatu di bawah kepemimpinan satu penguasa.

Namun apabila udzur tersebut telah hilang, dan kaum muslimin sudah mampu bersatu, maka hukumnya kembali menjadi seperti semula, yaitu “tidak boleh ada multi-imamah” dan jika kita telah kembali ke hukum asalnya, maka kita harus kembali memegang bai’at yang pertama.

Dan sekarang kita berada di antara dua kemungkinan sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya:

Yang pertama adalah kita mengatakan bahwa multi-imamah itu adalah sah karena ada udzur berupa ketidakmampuan untuk bersatu, sehingga dibolehkan kepada setiap penduduk di setiap negeri untuk membai’at pemimpin yang memiliki kekuasaan yang luas atau orang yang paling mendekati hal itu, dan tidak diperbolehkan kepada kita untuk menyalahkan orang yang tidak membai’at pemimpin tersebut.

Yang kedua adalah apabila kita mengatakan bahwa kaum muslimin mampu untuk bersatu, maka multi-imamah menjadi batal dan kita wajib untuk membai’at pemimpin yang pertama kali dibai’at, yaitu Amirul Mukminin Mulla Umar.

Mungkin ada sebagian orang yang akan menentang beliau karena beliau tidak memenuhi syarat Quraisy, maka kami katakan: Sesungguhnya syarat Quraisy kaitannya dengan Thaliban maka diberi kelonggaran karena dari Thaliban telah lahir Imarah Islam, kemudian kaum muslimin membai’at orang yang paling ideal dan paling memenuhi syarat sebagai seorang amir dan telah ada bai’at yang sah atas hal ini.

Ada juga sebagian orang dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan syariat yang dilakukan oleh para ikhwah di Daulah Islamiyah ketika mereka mendeklarasikan khilafah, di antaranya adalah:

  • Pengumuman khilafahnya Syaikh Abu Bakar Al Baghdadi dilakukan setelah Mullah Umar dibaiat. Jika Syaikh Abu Bakar Al Baghdadi pada asalnya berbaiat kepada Syaikh AzZawahiri, maka tidak halal memutusnya dengan mengklaim dirinya sebagai khilafah walaupun pada dirinya belum ada baiat di pundaknya maka baiat Mullah Umar lebih dahulu. Tidak ada pilihan bagi Syaikh Al-Baghdadi kecuali menjadi bagian dari Mullah Umar.
  • Tujuan khilafah adalah menyatukan kaum muslimin dan menghindari perselisihan. Khalifah haruslah memperhatikan apa saja yang dapat digunakan untuk meraih tujuan tersebut ketika ia mengumumkan kekhilafahan. Akan tetapi pilihan yang dibuat oleh Syaikh Abu Bakar Al Baghdadi ini justru datang pada saat terjadi kekacauan besar di dalam barisan mujahidin, dan tanpa melalui proses musyawarah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada dua pihak yang saling berselisih untuk merujuk kepadanya, musyawarah ini tidak ditempuh padahal ada kemungkinan perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka yang tampak dari deklarasi ini justru ada kesan bahwa ia dilakukan dengan tujuan menyingkirkan jamaah tertentu dan untuk meredam kekuatan jamaah yang berselisih dengan Daulah, dan ini akan menambah dalam perselisihan yang tengah terjadi. Dan lagi, para ikhwah yang ada di Daulah Islamiyah memilih beberapa orang untuk menjadi mediator perdamaian, jika saja mereka memilih beberapa orang dari luar jamaah mereka, maka itu akan lebih memudahkan untuk tercapainya kesepakatan.
  • Manakala Daulah Islamiyah mendeklarasikan khilafah, saya berfikir: seakan-akan di negeri-negeri kaum muslimin tidak ada imarah lain yang sah. Mereka tidak bermusyawarah dengan Imarah Thaliban dan tidak bekerjasama dengannya, mengapa ini terjadi? Apakah Daulah tidak menganggapnya sebagai imarah yang sah? Lalu katakanlah jika mereka menganggapnya sebagai imarah yang sah, dengan dalih syariat apa mereka menyingkirkan keabsahannya dan mengatakan kepada para pengikutnya, “Bai’atlah saya”? Jika tujuannya adalah mempersatukan kaum muslimin di dalam satu wadah politik, maka mengapa Daulah tidak membubarkan diri dan menggabungkan dirinya dengan Thaliban dalam satu frame yaitu Khilafah Islamiyah? Instrumen fikih manakah yang memperbolehkan Daulah Islamiyah membubarkan seluruh imarah yang telah ada sebelum Daulah?
  • Para ikhwah di Daulah Islamiyah telah melakukan kesalahan dengan mengajak kepada semua orang untuk membatalkan bai’at kepada para pemimpin yang telah dibai’at sebelum mereka dan memprovokasi para mujahidin untuk tidak mentaati para komandan mereka. Ajakan ini bisa saja menimbulkan fitnah jika sebagian orang mengikuti mereka dan sebagian lagi menentang mereka.

Wahai kaum muslimin…

Sesungguhnya baiat bagian dari agama yang menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Ia adalah ikatan serta perjanjian yang kuat. Akan tetapi sebagian kaum muslimin pada hari ini mempermainkannya. Engkau akan menyaksikan seseorang terhadap sebuah jamaah, jika jamaah tersebut tidak membuatnya kagum maka ia akan pindah ke jamaah lain, apabila jamaah tersebut tetap tidak bisa membuatnya kagum, maka ia akan pindah ke jamaah ketiga. Seperti inilah yang terus terjadi, bai’at dan mengingkari bai’at dilakukan dengan silih berganti. Hingga pada akhirnya bai’at tidak lagi ditempatkan pada tempatnya, bai’at tidak lagi menjadi peredam bagi diri manusia dan pencegah bagi terjadinya perselisihan atau pembangkangan terhadap para pemimpin.

Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, meneguhkan hati kalian dalam berbai’at dan janganlah kalian bermain-main dengan agama kalian.

Terakhir saya katakan: Ini bukanlah pendirian politik kami, namun ia adalah penjelasan hukum syar’i. Dan kami tidak mendukung siapapun jika itu dapat mengorbankan syariat Allah ‘Azza wa Jalla.

Kami mengucapkan apa yang kami ketahui dan kami yakini. Jika itu adalah benar, maka itu adalah taufik dari Allah ‘AzzawaJalla. Sedangkan jika itu salah, maka itu dari diri saya sendiri dan dari setan, dan Allah serta Rasul-Nya berlepas diri darinya. Wallahu a’lam.

Segala puji bagi Allah Rabb sekalian Alam.

 

Abul Mundzir Asy-Syanqithi

Bersambung…

Baca juga, MANHAJ KHAWARIJ DALAM PENGKAFIRAN