1. 20.   Tanggapan IUMS (International Union of Muslim Scholars)

Bagian XX

Baca sebelumnya, TANGGAPAN DR IYADH QUNAIBI ATAS SERANGAN UDARA AS

Duniaekspress, 18 oktober 2017. – Persatuan Ulama Muslim Se-Dunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh Yusuf Qaradhawi, mengeluarkan pernyataan terkait deklarasi khilafah islamiyah yang dilakukan oleh organisasi Negara Islam di Irak dan Syam (ISIS), pada Jumat (4/7/2014).

Dalam pernyataan yang dirilis Aljazeera itu, IUMS menekankan bahwa deklarasi khilafah yang dilakukan ISIS untuk wilayah cukup luas di Irak dan Suriah tidak sah secara syariah Islam dan juga tidak membantu proyek kejayaan Islam. “Kami juga mengharapkan khilafah Islam bisa berdiri dengan cepat. Hari ini, tidak menunggu esok hari. Tapi khilafah yang didasarkan pada manhaj Nabi saw. dan syura. Bukan seperti yang dideklarasikan ISIS, yang malah mengakibatkan banyak bahaya kepada Sunni di Irak dan juga kepada revolusi di Suriah,” sebagaimana dikutip dari pernyataan itu.

IUMS juga menyatakan bahwa deklarasi ini terjadi karena ISIS kurang menguasai fiqh waqi’ (memahami realitas), sehingga bahkan terkesan meruntuhkan revolusi rakyat yang dilakukan oleh suku-suku Sunni dan kelompok-kelompok revolusi yang lain di Irak.

Menurut IUMS, deklarasi khilafah dan mengangkat seorang khalifah, dilanjutkan dengan menuntut umat Islam seluruh dunia untuk tunduk dan taat kepadanya dilakukan tanpa standar syariah dan realitas. Bahkan sisi bahayanya lebih besar daripada sisi manfaatnya.

Tidak mungkin semua organisasi perjuangan di seluruh dunia Islam dianggap ilegal dan tidak sah begitu ada deklarasi sepihak yang kemudian menamakan dirinya sebagai khilafah. Padahal saat itu umat Islam tidak disertakan sama sekali.

Apalagi banyak orang jadi mempunyai kesan tentang khilafah sebagai sebuah sikap yang keras. Hal itu ketika khilafah dihubungkan dengan ISIS. Umat Islam akan merekam negatif segala yang terkait dengan khilafah. Sehingga deklarasi ini pun bisa dikatakan tidak mendukung proyek kejayaan Islam.[13]

Di mata IUMS, yang juga mengejutkan adalah bahwa khilafah tersebut dinamakan dengan “Daulah Islamiyah” tanpa imbuhan “di Irak dan Syam’, sehingga berarti sebuah negara Islam bagi seluruh umat Islam dunia. Demikian yang disebutkan situs resmi IUMS, Rabu (2/7/2014).

Tentang kasus ini, seorang ulama pakar Maqashid Syari’ah (Tujuan-tujuan Syariah Islam), Prof. Dr. Ahmad Ar-Raisuni, berkomentar bahwa deklarasi berdirinya khilafah islamiyah di Irak tak lebih adalah sebuah angan-angan, fatamorgana, dan mimpi. Baik itu ditinjau dari sisi realitas maupun sisi Syariah.

Ulama yang juga merupakan wakil ketua IUMS ini menambahkan bahwa saat ini umat Islam di berbagai negara sedang berjuang membebaskan diri mereka dari para penguasa diktator yang menindas mereka dengan kekerasan senjata. Di waktu yang sama malah tiba-tiba muncul sebuah organisasi baru dan mendeklarasikan berdirinya khilafah dengan kekuatan senjata, lalu mengangkat seorang khalifah juga dengan senjata, lalu memaksa kelompok lain untuk tunduk dan loyal kepadanya.

Menurutnya, deklarasi berdirinya khilafah ini tidak lain adalah sebuah khayalan. Janji setia hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang tak dikenal kepada orang yang juga tidak dikenal. Kita tidak tahu mereka ada di mana, di padang pasir atau gua. Oleh karena itu kewajiban untuk loyal hanyalah mengikat orang-orang yang terkait saja.

Dalam hal ini beliau menukil perkataan Umar bin Khattab ra., “Orang yang berjanji setia seseorang tanpa melalui musyawarah dengan umat Islam, maka orang itu tidak perlu diberi kesetiaan, demikian juga orang yang berjanji setia kepadanya.”

Oleh karena itu, menurut Syaikh Raisuni, lebih tepat kalau dikatakan bahwa di Irak sana sudah terlaksana syuting sebuah adegan film yang bergenre khayalan. Tapi sayangnya, untuk melaksanakannya harus melalui pertumpahan darah. Padahal yang sebenarnya, kasus di Irak ini adalah salah satu akibat dari rangkaian kezhaliman yang mereka alami sejak dulu. Mulai dari masa Saddam Husein, penjajahan Amerika, dan pemerintahan Syiah yang disetir oleh Iran.[14]

Bersambung…

 

Baca juga, PEMERINTAH AMBIL ALIH SERTIFIKASI HALAL