Duniaekspress, 20 Oktober 2017.

POLITIK YANG KAMI INGINKAN

Oleh : Abu Sofi

 

Tak dapat disanggah bahwa opini masyarakat yang menganggap politik -siyãsah- sebagai kemunafikan, bahkan barang najis yang tak boleh didekati. Ada juga yang menyamakannya dengan aurat yang tak boleh disentuh apalagi disingkap. Padahal politik menurut Ibnu Khaldûn adalah ilmu praktis yang harus dikuasai muslim.

Sebagai ilmu praktis, kajian politik berkenaan dengan tingkah laku manusia dalam memerintah. Dalam islam, tingkah laku manusia  harus dilekatkan dengan akhlak yang bersumber dari aturan syariat. Jadi yang paling penting untuk diperhatikan dalam dunia politik adalah akhlak para pelakunya, khususnya para pemimpin, sesuai dengan petunjuk Ilahi atau tidak? Dan nilai yang tertinggi dari akhlak politik adalah keadilan dalam memimpin masyarakat sesuai aturan syariat dan dengan apa yang diingkan Allah Ta‘ãlã atau biasa disebut dengan Al ‘Adãlah oleh para fukaha.

Karenanya Imãm As Sakhãwĩ dalam Al I’lãn bit Taubĩkh li Man Dzamma At Tarĩkh berkata: “Di antara kesalahan fatal yang dilakukan para sulthan dan pemimpin, mereka mengklaim aktivitas-aktivitas perpolitikan mereka yang melenceng dari aturan-aturan syariat sebagai politik tulen (siyasah). Padahal aturan syariat pada dasarnya adalah siyasah itu sendiri dan siyasah –sejati- bukanlah aktivitas politik para imam tadi –yang berasal- dari hawa nafsu dan pribadi mereka”.

Karena fakta perpolitikan dalam tradisi ilmiah dunia Islam sangat terikat dengan akhlak dan aturan syariat, inilah yang menjadi alasan Ibnu Taimiyah mendefiniskan ilmu siyasah dengan ungkapan, “Suatu ilmu; yang dengan ilmu ini dapat mencegah kerusakan di dunia”. Karena hanya syariat yang bersumber dari Ilahi yang dapat menuntun manusia dari berbuat kerusakan.

Dalam kitab fikih siyãsah klasik, dunia politik selalu dikaitkan dengan keadilan dan kesucian hati serta kekuatan pribadi pelaku politik. Ini penting untuk dicamkan, mengingat saat ini, baik ilmu ekonomi, maupun ilmu politik telah tercabut dari pengaruh akhlak dan keimanan, menjadi humanistik-sekuler yang melahirkan pandangan-pandangan hedonisme dan nihilisme yang hendak melepaskan diri dari aturan syariat dan keinginan Ilahi.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan negara demokrasi. Demokrasi yang berarti kekuasaan di tangan rakyat seperti perkataan Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya. Menurut Al Farãbĩ jenis negara demokratis tidak termasuk negara ideal atau utama (Al Madĩnah Al Fãdhilah), tetapi mungkin yang terbaik di antara negara yang rusak. Negara demokrasi ditandai oleh keinginan rakyatnya untuk bebas sebebas-bebasnya tanpa mau dikekang. Menurut Al Farãbĩ, di negara macam ini bisa jadi akan muncul seorang yang bijak, terus memenuhi syarat jadi pemimpin, tetapi biasanya rakyat tidak mau menjadikannya pemimpin mereka, karena takut kebiasaan dan kebebasannya dibatasi bahkan dikekang, misalnya tidak bebas lagi melakukan korupsi, minum khamar, dan seks bebas dikekang.

Masih menurut beliau, kekurangan pemerintahan seperti ini adalah, bisa jadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sebagai orang kebanyakan dan awam; adalah keliru atau bahkan orang yang bodoh atau tidak bijaksana, karena terpilih dari kalangan mereka atau sesuai dengan selera mereka. Sedangkan menurut Al Farãbĩ pemimpin yang ideal adalah orang yang bijak, yang diartikan sebagai orang yang faham betul terhadap kebenaran atau realitas, dengan menguasai ilmu-ilmu teoritis seperti logika, fisika, matematika, maupun ilmu-ilmu praktis seperti etika, ekonomi, dan politik. Lalu mempraktekkannya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan nyata sehari-hari.

Jadi sistem pemerintahan Islam menghendaki pimpinan yang arif bijaksana, dan adil, dan bukan orang yang asal populer, asal gagah, tampan, orator tapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang realitas dan kemampuan untuk mengeksekusikannya dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya dalam fikih siyasah, persyaratan ilmu dan kifayah atau kemampuan di bidang administrasi negara dan pertahanan; selalu ditekankan untuk seorang pemimpin disamping syarat-syarat yang lainnya.

Alasan-alasan di atas jugalah yang menyebabkan para sarjana muslim modren menolak demokrasi dan negara demokrasi. Di antaranya Dr. Muhammad Lailah Kãmilah dalam Falsafah Al Islam: As Siyãsah wa Nizhãm Al Hukmi fihi dan begitu juga Prof. Jamãl Sulthãn dalam Hiwãr fi Ad Dimakratiyah yang menurut beliau, inti dari demokrasi adalah penolakan dan perlawanan atas theokrasi. Hal ini dapat dilihat dari sejarah lahirnya demokrasi di barat yang lahir dari akibat pergolakan rakyat melawan otoritas gereja yang mentahbis diri sebagai otoritas perwakilan tuhan di muka bumi. Demokrasi pada masa itu adalah ganti dari kebijakan theokrasi ketat yang diterapkan geraja di barat.

Terakhir, perlu dicatat, tradisi ilmiah dunia Islam memiliki dua sumber teori politik: Pertama, teori dari para fukaha, seperti Al Mawardi, Al Ghazãlĩ, Ibnu Jamã’ah, dan Ibnu Taimiyah, sebagai bagian dari fikih yang disebut fiqh As siyãsah. Kedua, sumber filosofis yang dikembangkan oleh para filsuf, utamanya Al Farãbĩ, Ibnu Sinã, Ibnu Rusydi, Nasiruddin Thûsĩ dan Jalaluddiin Ad Dawwanĩ. Kalau digabungkan teori fikih yang bersumber dari wahyu dan sunnah Rasul, dan teori filosofis yang bersumber pada hikmah dari para ulama, lalu diterapkan, hasilnya –insyAllah- akan melahirkan Indonesia yang Baldatun Thayyibatun dan Rabbun Ghafur.

(RPM)

Baca juga BOLEHKAH KITA AMALIYAT MENARGET BULE SIPIL?