Duniaekspress, 25 oktober 2017. – Sikap mathla’ul anwar terhadap perpu ormas -Pemerintah republik Indonesia telah mengeluarkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 diumumkan oleh Menkopolhukam Wiranto itu dibuat untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan akan disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang

Mathla’ul Anwar memandang bahwa terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tengang Ormas harus dilihat dari Ukuran objektif penerbitan PERPU baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu: 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam hal ini Mathla’ul Anwar memandang terbitnya Perpu no 2 tahun 2017 yang aka menjadi Undang-undang dengan tidak melihat parameter ukuran objektif penerbitan Perppu sebagaimana yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang paling diakui adalah cacat hukum.

Penerbitan Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 yang akan menjadi Undang-Undang kami pandang menghapuskan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas adalah masalah serius dan akan menimbulkan kegaduhan. Pasal 61 ayat 3 poin a dan b jo Pasal 80A Perppu menyatakan bahwa pembubaran ormas dilakukan oleh pemerintah melalui menteri hukum dan HAM.
Jika melihat UU No. 17/2013 tentang Ormas tidak ada aturan sanksi pidana, yang ada hanya sanksi administratif. Mekanisme pembubaran Ormas juga sudah diatur melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 ayat 2 UU Ormas No. 17/2013, sementara di dalam Perppu Ormas no 2/2017 dicantumkan sanksi pidana yang ancaman hukumannya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun (Pasal 82A ayat (2) Perppu Ormas). Hal ini dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan bahkan persekusi dalam tindakan yang berpotensi menimpa organisasi-organisasi lain di masyarakat.

Dengan begitu kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas, maka seluruh organisasi masyarakat dapat dibubarkan sepihak oleh pemerintah jika dianggap melanggar alasan-alasan yang luas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perppu tersebut, termasuk Mathla’ul Anwar yang masuk kategori ormas yang lahir pada tahun 1916 jauh sebelum republik ini berdiri.

Bahwa kami memandang perubahan yang diusung Perppu Ormas, yang menjadikan UU Ormas menjadi UU Administratif bersanksi pidana, sebenarnya bertentangan dengan prinsip kriminalisasi, bahwa Hukum Pidana bersifat adagium ultimum remedium. Dimana kriminalisasi in abstracto hanya dimungkinkan jika bagian hukum lain nyata-nyata tidak efektif dalam mengendalikan perbuatan karena Hukum Pidana bersifat the final resort. Artinya, sekalipun belum pernah terbukti, bahwa sanksi administratif dalam UU No. 17 Tahun 2013 tidak berhasil atau tidak efektif dalam mengendalikan “pertumbuhan dan perkembangan ormas”, tetapi Presiden mendekatinya dengan pendekatan represif dengan melakukan kriminalisasi.

Dengan demikian, Perppu Ormas akan menjadi ancaman bagi seluruh gerakan masyarakat karena pemerintah dapat membubarkan organisasi masyarakat sipil dengan alasanalasan yang karet dan adanya sanksi pidana. (AB)

Tim Hukum PBMA

baca juga, MATHLA’UL ANWAR DAN KOMANDO PANDU CAHAYA ISLAM MENGGELAR AKSI SOLIDARITAS MUSLIM ROHINGYA