Duniaekspress, 16 November 2017. – Aktivis kemanusiaan menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan genosida yang terus berlanjut terhadap Muslim Rohingya setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan bahwa dia menentang sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

Pada konferensi pers bersama dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di ibukota Naypyitaw pada hari Rabu (15/11), Tillerson mengatakan bahwa dia menyukai sanksi terhadap individual pejabat militer berdasarkan “informasi yang dapat dipercaya dan masuk akal” atas keterlibatan mereka dalam kekejaman.

Menanggapi permintaan Tillerson untuk penyelidikan independen, Tun Khin presiden Organisasi Rohingya Burma yang berbasis di Inggris bertanya bagaimana hal itu akan dilakukan ketika militer menolak mengizinkan sebuah misi pencarian fakta di lapangan.

“Orang Rohingya menghadapi genosida di abad 21. Inilah saatnya bertindak. Apa yang dilakukan AS dan masyarakat internasional tidak cukup,” kata Tun Khin, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis (16/11/2017).

Tun Khin meminta sanksi yang ditargetkan terhadap militer Myanmar, yang telah mengusir sekitar 600.000 Rohingya dari negara bagian Rakhine barat ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus.

“Setiap hari Rohingya terbunuh dan rumah mereka terbakar. Sudah dua setengah bulan sejak serangan militer dimulai dan masih terjadi kekejaman,” katanya.

“Kami menuntut agar Myanmar mengacu ke ICC (Pengadilan Pidana Internasional) dan pasukan penjaga perdamaian PBB ditugaskan untuk melindungi kehidupan Rohingya. Kami juga memerlukan embargo senjata global yang diamanatkan oleh PBB untuk negara tersebut.”

Aktivis hak asasi manusia juga mengecam sebuah laporan oleh tentara Myanmar yang mengatakan bahwa tidak ada warga sipil Rohingya yang tewas dalam tindakan militer yang diluncurkan setelah serangan mematikan terhadap tentara oleh kelompok Rohingya bersenjata. (fan)

baca juga, KESAKSIAN ATAS KEBIADABAN REZIM BUDHA MYANMAR ATAS KAUM MUSLIMIN ROHINGYA