Duniaekspress, 29 November 2017. – Oposisi Bangladesh mengatakan kesepakatan yang ditandatangani antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan sukarela lebih dari 600.000 orang Rohingya, telah membebaskan pasukan keamanan Myanmar dari tanggung jawab atas pengusiran dan pembantaian, dan menurutnya perjanjian tersebut merugikan pihak Rohingya.

Partai oposisi utama Bangladesh mengkritik pemerintah karena “menjual dirinya sendiri” kepada pemerintah Myanmar untuk mendapatkan kesepakatan untuk menghapus Rohingya.

“Di mana Anda mengirim orang-orang Rohingya? Mereka melarikan diri dari genggaman seekor harimau karena takut mati, tapi Anda kembali mendorong mereka menuju harimau yang sama,” kata Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sekretaris jenderal BNP, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (28/11/2017).

“Orang akan mendapat kesan melalui kesepakatan bahwa pemerintah (Bangladesh, red) telah menerima apapun yang dikatakan Myanmar.”

Kesepakatan tersebut, yang ditandatangani pada 23 November oleh dua menteri luar negeri, dua negara tersebut, telah menyalahkan kelompok pemberontak Rohingya daripada tentara Myanmar, yang melakukan kampanye pembakaran dan pembunuhan terhadap minoritas yang dianiaya tersebut.

Teks kesepakatan tersebut bertentangan dengan kesimpulan yang hampir bulat dari masyarakat internasional, termasuk di Bangladesh, yang menyalahkan militer Myanmar atas eksodus massal yang terjadi karena kekejaman yang dilakukan.

Pada pertemuan Kelompok Kontak OKI di New York pada bulan Oktober, Sheikh Hasina, perdana menteri Bangladesh, menggambarkan kejadian di Myanmar sebagai “pembersihan etnis” dan menyatakan bahwa “operasi militer yang sedang berlangsung oleh pemerintah Myanmar telah menciptakan kekacauan di negara bagian Rakhine” .

Baca Juga: HRW: INTERNASIONAL HARUS PANTAU PEMULANGAN ROHINGYA KE RAKHINE

Olof Blomqvist, seorang peneliti dengan Amnesty International, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “terlalu dini” untuk mulai berbicara tentang memulangkan kembali masyarakat.

“Dengan seluruh desa dibakar dan rata dengan tanah, di mana Rohingya akan tinggal ?,” katanya. (IF)