Duniaekspress, 02 desember 2017. – Unlearn, secara ringkas diartikan sebagai melepaskan diri dari apa yang sudah dipelajari selama ini. Program ini ditawarkan sebagai resep manjur deradikalisasi. Di wilayah Deir Zour dan Raqqah, program ini sedang diujicobakan oleh sebuah LSM bernama Sound and Picture Organization. Mereka ingin mereset pikiran ekstrem yang ditanamkan oleh ISIS di wilayah yang pernah dikuasainya tersebut. Masyarakat diingatkan dengan nilai-nilai sosial asli Suriah dan dampak ekstremisme.

Mengenalkan lagi semangat nasionalisme adalah salah satu cara yang ditempuh dalam program deradikalisasi. Tidak hanya di Suriah, tapi juga di Eropa dan belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia. Di Inggris, mantan perdana menteri David Cameron mengungkapkan bahwa dalam program deradikalisasi, loyalitas pada Inggris atau yang lebih luas lagi, pada nilai-nilai Barat harus ditanamkan di hati umat Islam. Cameron menjelaskannya dengan istilah “Embracing British values”.

Sebenarnya, tidak ada yang baru dari konsep tersebut. Konsep tersebut sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun dengan hasil yang jauh dari memuaskan.

Strategi tersebut menempatkan ideologi sebagai akar dari semua permasalahan. Pemahaman keislaman dianggap sebagai kambing hitam konflik di dunia.

Para ahli berpendapat bahwa deradikalisasi adalah strategi yang salah untuk memerangi terorisme. John Horgan, direktur Pusat Studi Terorisme dan Keamanan di Universitas Massachusetts Lowell, mengatakan bahwa, “Gagasan bahwa radikalisasi menyebabkan terorisme barangkali merupakan mitos terbesar yang ada saat ini dalam penelitian terorisme.” Pada tahun 2008, Horgan menjelaskan bahwa upaya deradikalisasi tidak hanya “kurang dikonseptualisasikan”, tetapi juga sangat perlu dibedakan dengan “disengagement”, yaitu upaya pelepasan diri dari aksi teror.

John Horgan, direktur Pusat Studi Terorisme dan Keamanan di Universitas Massachusetts Lowell, mengatakan bahwa, “Gagasan bahwa radikalisasi menyebabkan terorisme barangkali merupakan mitos terbesar yang ada saat ini dalam penelitian terorisme.” Pada tahun 2008, Horgan menjelaskan bahwa upaya deradikalisasi tidak hanya “kurang dikonseptualisasikan”, tetapi juga sangat perlu dibedakan dengan “disengagement”, yaitu upaya pelepasan diri dari aksi teror.

Program deradikalisasi dilaksanakan dengan berbagai bentuk yang berbeda di berbagai belahan dunia. Namun, dari sekian banyak variasi implementasi, ada satu prinsip dasar yang sama, yaitu bahwa calon teroris harus secara kognitif dijauhkan dari sistem kepercayaan radikal—misalnya,  interpretasi fundamentalis terhadap Islam. Salah satu taktik yang umum digunakan adalah meminta para ulama moderat untuk lebih gencar menyuarakan pemahaman alternatif Islam dalam rangka merevisi pikiran para ekstremis.

Sedangkan disengagement, berfokus pada mencegah individu terlibat dalam aktivitas teror. Horgan mencatat bahwa dalam wawancara yang dia lakukan dengan mantan anggota kelompok ekstremis antara tahun 2006 dan 2008, “hampir semua orang yang diwawancarai dapat digambarkan sebagai orang yang sudah berlepas diri dari tindakan teror (disengaged), tapi tidak satupun dari mereka yang dapat dikatakan ‘terderadikalisasi.’ ”

Horgan juga menunjukkan bahwa tidak ada blueprint untuk disengagement yang sukses. Alasan bahwa seseorang, baik yang memiliki keyakinan radikal maupun yang tidak, memutuskan untuk tidak terlibat dalam tindak kekerasan teror adalah bersifat unik. Terkadang, disebabkan oleh keadaan material–seperti finansial, keluarga, atau sosial. Terkadang, karena mereka menilai bahwa risiko yang diambil untuk terlibat dengan jaringan teroris terlalu tinggi. Terkadang, hanya karena kekecewaan kepada kelompok atau taktik tertentu. Satu hal yang penting diperhatikan di sini, kata Horgan, tidak ada pendekatan “satu untuk semua” yang terbukti sukses.

Fakta berulang kali menunjukkan, bahwa upaya deradikalisasi yang bertujuan untuk menyingkirkan keyakinan radikal telah gagal atau tidak relevan untuk mencegah terorisme.

Konsep deradikalisasi, yang dilakukan untuk memerangi fundamentalisme Muslim dalam periode paranoid pasca 9/11 ini, bersifat cacat. Konsep ini membawa asumsi bahwa radikalisme adalah hasil dari pencucian otak, dan secara inheren tidak rasional.

Amerika Serikat dan Inggris dengan penuh kegirangan menolak pengaruh kebijakan luar negeri mereka terhadap munculnya sentimen anti-Barat. Mereka juga mengabaikan pengaruh alienasi dan ketidakadilan pada umat Islam, sebagai dampak dari program kontraterorisme, yang memperlakukan komunitas umat Islam sebagai “selalu adalah teroris”.

Kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang diskriminatif, yang memperlakukan umat Islam sebagai musuh, tentu saja, tidak bisa menjustifikasi teror yang dilakukan oleh ISIS. Namun, adalah sebuah arogansi dan sikap yang tidak bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh Barat, dan anehnya diamplifikasi oleh pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai musuh AS, seperti para pengikut Syiah Iran, yang menganggap kemarahan umat Islam sebagai hal yang irasional atau keadaan kognitif yang bisa disetel ulang dengan memasuki kursus pemrograman ulang.

Yang pasti, ISIS memang melakukan kampanye indoktrinasi hati dan pikiran yang ditujukan pada anak-anak dan pemuda. Tapi, mereka juga berbicara tentang “balas dendam” atas kehidupan umat Islam yang dibantai dibawah kepimpinanan AS.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rachel Shabi dalam Al Jazeera America, “Hubungan antara kebijakan luar negeri di Timur Tengah dan ekstremisme kekerasan telah dikutip oleh hampir seluruh spektrum profesional yang terlibat, dari mantan pejabat keamanan hingga politisi, analis anti-teror dan pekerja masyarakat akar rumput, tapi semua itu seringkali diabaikan.”

Menganggap kebencian dalam ekstremisme Islam sebagai hal yang tidak masuk akal dan hasil dari pencucian otak, tanpa mengakui beberapa alasan mendasar dari kemarahan tersebut, berarti bahwa usaha untuk memperbaiki kemarahan semacam itu akan terus meleset dari sasaran.

Ide radikal bukanlah kriminal. Bayangkan dunia tanpa Diponegoro, Mandela, Mahatma Gandi, atau orang-orang yang kini dinobatkan sebagai pahlawan oleh para pengusung ide deradikalisasi.

Terakhir, jika kita bicara tentang Suriah, dan dengan asumsi bahwa konsep unlearn manjur diterapkan, maka tidak ada yang lebih layak untuk mendapatkan “terapi unlearn” tersebut selain Bashar Assad dan pendukungnya. Bicara tentang tingkat kekejaman dan jumlah korban yang dihasilkan, Assad bisa dikatakan menang mutlak atas lawan-lawannya.

Sejak tahun 2011-2017, pembunuh masyarakat sipil terbanyak di Suriah adalah rezim Assad dan pasukannya (92,2%), diikuti Rusia (2%), dan kelompok pemberontak (1,8%).

Teriring doa untuk korban pembantaian di Masjid Rawda, Mesir, Suriah, Irak, Myanmar, Yaman, dan kaum muslimin di belahan bumi lainnya. (AB)

Sumber : seraamedia

 

Baca juga, KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN AKIBAT PERANG YANG TIADA HENTI