Duniaekspress, 23 Desember 2017. – Sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang ancaman Amerika untuk menyetujuai keputuasan Trump terkait Yerusalem. Keputusan Trump akui Yerusalem sebagai Ibukota Isreal batal demi hukum.

Resolusi yang tidak mengikat itu disetujui pada pertemuan darurat Majelis Umum PBB pada hari Kamis dengan 128 suara akui Yerusalem milik Palestina dan sembilan menentang, sementara 35 negara abstain.

Ini tetap berlangsung meski ada intimidasi oleh Trump, yang pada hari Rabu (20/12) mengancam akan menghapuskan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang akan menentang keputusannya, sementara Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, telah memperingatkan bahwa dia akan “mengambil nama” dari negara-negara tersebut. .

Pemimpin Palestina menyebut pemungutan suara tersebut sebagai kemenangan bagi Palestina dan berterima kasih kepada negara-negara anggota PBB yang menolak langkah sepihak Trump “terlepas dari semua tekanan yang diberikan pada mereka”.

“Keputusan ini menegaskan kembali sekali lagi bahwa Palestina mendapat dukungan dari masyarakat internasional, dan tidak ada keputusan yang dibuat oleh pihak manapun dapat mengubah kenyataan bahwa Yerusalem adalah wilayah Palestina berdasarkan hukum internasional,” Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Al Jazeera, Kamis (22/12/2017).

Baca Juga: ANCAM POTONG BANTUAN, EDORGAN KECAM TRUMP

Sebelumnya pada hari Rabu (20/12) Trump berpidato di Gedung Putih dan mengatakan “Mereka mengambil ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memberikan suaranya untuk melawan kita. Nah, kita melihat keberpihakan tersebut. Biarkan mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” kata Trump

Pidato yang sarat dengan tekanan tersebut mendapat kecaman langsung dari Presiden Turki yang mengatakan “kebebasan berpendapat Turki tidak bisa dibeli dengan dolar anda”.

“Apa yang negara lain sebut Amerika? ‘Tempat lahir demokrasi’. Lihat tempat lahir demokrasi ingin membeli kebebasan berkehendak dengan dolar, ” ketus Edorgan.