Duniaekspress, 3 Januari 2018. – Peneliti Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyiksaan, Nils Melzer, telah meminta Amerika Serikat untuk hentikan kebijakan imunitas (bebas dari jeratan hukum) bagi kejahatan penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat AS.

“Pada tahun 2014, sebuah laporan Komite Intelijen Senat tentang program penahanan dan interogasi CIA secara terbuka mengakui penggunaan siksaan sistematis di tahanan AS,” kata Nils Melzer.

“Sampai hari ini, bagaimanapun, pelaku dan pembuat kebijakan yang bertanggung jawab selama bertahun-tahun melakukan pelanggaran berat belum diadili, dan korban tidak menerima kompensasi atau rehabilitasi apapun.

“Dengan gagal mengadili kejahatan penyiksaan di tahanan CIA, AS jelas melanggar Convention against Torture (Konvensi Anti Penyiksaan) dan mengirim sinyal berbahaya pada pelaku yang merasa aman karena adanya kekebalan hukum pejabat di AS dan di seluruh dunia.”

Melzer mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan tahanan yang telah menghadapi penahanan berkepanjangan dan dalam isolasi yang sangat ketat.

Dia menyoroti kasus Ammar al-Baluchi, yang namanya disebut 153 kali dalam laporan Senat, yang dikatakan telah mengalami penyiksaan tanpa henti selama tiga setengah tahun di tahanan rahasia CIA” sebelum dipindahkan ke Teluk Guantanamo, di mana Penyiksaan dan penganiayaan dilaporkan terus berlanjut.

“al-Baluchi telah ditahan secara terpisah di tahanan dengan akses yang sangat terbatas di Teluk Guantanamo selama lebih dari satu dekade, “kata Pelapor Khusus tersebut.

“Selain efek jangka panjang dari penyiksaan, metode siksaan dengan suara kebisingan dan getaran dilaporkan masih terus digunakan, yang mengakibatkan kekurangan tidur dan gangguan fisik dan mental yang terus berlanjut, tanpa mendapat perhatian medis yang memadai.”

Peneliti Khusus juga menyatakan keprihatinan serius bahwa pernyataan yang diambil dalam penyiksaan tampaknya dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Komisi Militer 2009 dan karenanya dapat digunakan untuk melawan Mr. al-Baluchi.

Pelapor Khusus sangat berharap pada pihak berwenang AS agar larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang tidak diizinkan secara mutlak tanpa pengecualian apa pun. “Ini adalah salah satu norma hukum internasional yang paling mendasar, dan pelanggarannya tercantum di antara kejahatan internasional yang paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” kata Melzer.

“Tidak ada satu keadaanpun, betapapun luar biasa kondisinya dan tidak ada alasan apapun yang dapat diterima untuk membenarkan penyiksaan. Dari Nuremberg sampai pembentukan Pengadilan Kejahatan Perang PBB, Amerika Serikat telah berkontribusi secara meyakinkan dalam memerangi kekebalan hukum di seluruh dunia. Karena itu saya sekarang mendesak AS agar hidup sesuai dengan pendahulunya, dan segera mengakhiri kebijakan impunitasnya dan segera membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan. ”

Peneliti Khusus juga mengatakan bahwa, dalam praktiknya, pelecehan terhadap HAM hanya dapat dihentikan bila diberlakukan sanksi yang efektif bagi pelaku pelanggaran.

“Masyarakat yang terkena dampak penyiksaan dan pelecehan hanya bisa sembuh jika kebenaran tentang kebijakan dan praktik rahasia diungkapkan sepenuhnya ke publik dan pemulihan kembali serta rehabilitasi secara penuh diberikan kepada korban,” tambahnya.

Peneliti Khusus mengulangi lagi permintaan lamanya untuk melakukan kunjungan resmi ke pusat penahanan Guantanamo dan untuk mewawancarai narapidana.

Image result for penyiksaan guantanamo

poto : salah satu penyiksaan AS di penjara ghuantanamo

“Saya sangat menyesalkan bahwa, meski ada permintaan berulang kali, pendahulu saya dan saya secara terus-menerus ditolak untuk mengakses ke penjara Guantanamo dan fasilitas keamanan tinggi lainnya sesuai dengan kerangka acuan standar mandat PBB yang saya miliki,” katanya.

Nils Melzer (Swiss) ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai Peneliti Khusus untuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya pada bulan November 2016. Melzer sebelumnya telah bekerja untuk Komite Palang Merah Internasional dan Departemen Luar Negeri Swiss dan saat ini menjabat sebagai Ketua Hak Asasi Manusia dari Akademi Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Jenewa.

Pakar Independen adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Prosedur Khusus, badan pakar independen terbesar dalam sistem HAM PBB, adalah mekanisme untuk pencarian fakta dan mekanisme independen Dewan yang membahas situasi negara tertentu atau isu-isu tematik di seluruh belahan dunia. Pakar Prosedur Khusus bekerja secara sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Mereka independen dari pemerintah atau organisasi manapun dan melayani dalam kapasitas masing-masing.

Sumber: ohchr.org

 

Baca juga, STANDAR GANDA “MEDIA” DALAM NARASI TERORISME