Duniaaekspress, 2 Maret 2018. – Salah satu kritik yang juga menjadi pertanyaan besar di Barat adalah bagaimana cara memerangi dan mencegah terorisme. Beberapa gagasan berkisar dari aksi militer, perubahan kebijakan imigrasi dan pencegahan radikalisasi melalui metode komunikasi seperti media sosial.

Pilihan yang disebut terakhir ini adalah fokus yang paling banyak digunakan oleh mayoritas pemerintahan negara-negara di Barat, yaitu penyebaran gagasan ekstremis melalui media sosial. Meskipun pilihan yang disebut terakhir ini adalah sesuatu yang penting, berarti cara penerapannya juga penting.

Penerapan kebijakan dan alat tertentu untuk mendeteksi dan memblokir konten ekstremisme secara online dengan cepat berubah menjadi serangan terhadap kebebasan kita. Meski begitu, ada catatan penting yang harus diperhatikan bahwa makna dan definisi teroris atau ekstrimis masih bias, tergantung siapa yang menyebut dan untuk kepentingan apa.

Alat terbaru yang dikembangkan untuk memerangi ekstremisme online diumumkan beberapa hari yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd. Instrumen yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di London, ASI Data Science adalah algoritma yang tidak disebutkan namanya yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan memblokir konten ekstremis secara online.

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, “Kami tahu bahwa teknologi otomatis seperti ini bisa sangat mengganggu tindakan teroris.” Dia juga menyarankan agar sistem undang-undang dapat digunakan untuk memaksa perusahaan swasta menggunakan teknologi ini. Meskipun beberapa raksasa media sosial seperti Facebook mengklaim telah mengembangkan teknologi serupa, fakta bahwa teknologi dan algoritma ini digunakan dengan dalih memerangi ekstremisme telah menimbulkan pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan.

Kemungkinan undang-undang yang digunakan untuk memaksa penggunaan teknologi ini harus diperhatikan oleh para aktivis yang mampu menilai betapa berharganya kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Penggunaan algoritma ini juga menimbulkan pertanyaan tentang metrik apa yang sedang digunakan, siapa yang menentukannya, dan apakah pembuat kebijakan harus dilibatkan dalam penerapan metrik untuk algoritma tersebut.

Algoritma tersebut, yang disusun tanpa pengawasan dalam desainnya, masih memiliki kekurangan. Misalnya, bisakah kecerdasan buatan ini membedakan unggahan dari kelompok ekstremis satu dengan kelompok ekstremis yang lain. Dengan kata lain, algoritma ini belum mampu mendefinisikan kelompok mana yang mengunggah publikasi tertentu yang mengandung konten ekstremis.

Kata “ekstremisme” juga tidak dipahami dengan cara yang sama oleh semua orang. Menurut kamus Oxford, kata ekstremisme didefinisikan sebagai “memegang erat pandangan politik atau keagamaan yang ekstrem; fanatisme.” Definisi itu hanya menyoroti subjektivitas kata tersebut. Ekstrimisme saat ini digunakan dan bisa diartikan hanya sebagai opini yang tidak bisa dianggap mutlak. Sudah kebiasaan banyak orang untuk memberi label pada lawan politiknya sebagai ekstremis karena memegang pandangannya secara konsisten.

Ekstrimisme saat ini digunakan dan bisa diartikan hanya sebagai opini yang tidak bisa dianggap mutlak. Sudah kebiasaan banyak orang untuk memberi label pada lawan politiknya sebagai ekstremis karena memegang pandangannya secara konsisten.

Barat mengejar kebijakan publik yang memasukkan kata “ekstremisme” ini di dalam buku undang-undang, dan menekan kebebasan berpikir dan berbicara setiap orang. Jika ingin menempuh kebijakan berdasarkan “ekstremisme” dan tidak ada yang lebih spesifik dari itu, ada risiko bahwa konservatisme tradisional Burkea dan Katolik akan bisa tersangkut dalam perangkap yang sama dengan ISIS.

Penggunaan teknologi oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk membaca pikiran dan membedakan motif pelaku online adalah sangat berbahaya. Tugas pemerintah untuk menanggapi terorisme dan ancaman kekerasan yang sebenarnya, namun bukan untuk menentukan pendapat atau pemikiran tertentu sebagai “ekstremis.”

Setiap orang yang menghargai kebebasan harus merasa gerah dengan gagasan bahwa pemerintah barat akan memfilter opini publik menggunakan instrumen yang tumpul ini di era digital. Harus ada yang melawan gagasan ini bukan karena untuk mendukung gagasan ekstremisme, tapi karena untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat yang telah diperjuangkan dengan susah payah.

 

Sumber: washingtonexaminer

 

Baca juga, UNI EROPA DESAK REZIM ASAD UNTUK HENTIKAN PEMBATAIAN MUSLIM DI GHOUTA