Duniaekspress, 8 Maret 2018. – Senin, 27 Februari 1933 pukul 21.15 malam, gedung parlemen Jerman, Reichstag, terbakar. Siapa yang membakar? Kita tidak tahu, dan tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah aksi terror tersebut menginisiasi sebuah politik darurat.

Menatap kobaran api dengan penuh kegembiraan, Hitler mengatakan: “Api ini hanyalah sebuah awalan.” Apakah pelaku pembakaran Nazi atau bukan, Hitler melihat sebuah peluang politik: “Tidak akan ada belas kasih sekarang. Siapapun yang menghalangi jalan kami akan dipotong.” Hari berikutnya, Hitler meminta dikeluarkannya sebuah dekrit, dengan dalih untuk “melindungi rakyat dan negara”. Dekrit tersebut mencabut hak asasi warga Jerman, seperti kebebasan untuk berpendapat dan berkumpul, yang membuat mereka bisa ditangkap oleh polisi atas nama pencegahan.

Dengan modal klaim bahwa kebakaran tersebut adalah kerjaan dari musuh Jerman, Partai Nazi mampu memenangkan pemilihan parlemen pada tanggal 5 Maret 1933. Polisi dan paramiliter Nazi mulai menangkapi anggota partai oposisi dan menempatkannya di kamp konsentrasi. Pada tanggal 23 Maret 1933, parlemen baru merilis sebuah aturan yang mengizinkan Hitler untuk memerintah dengan dekrit.

Sejak saat itu, Jerman diputuskan berada dalam kondisi darurat hingga 12 tahun ke depan, sampai berakhirnya Perang Dunia II. Hitler menggunakan aksi terror, sebuah peristiwa yang sudah diukur batas signifikansinya, untuk kemudian membangun sebuah rezim terror yang pada akhirnya membunuh jutaan manusia dan mengubah dunia.

Api Reichstag adalah momen saat pemerintahan Hitler, yang terpilih melalui jalur demokratis, akhirnya berubah menjadi rezim Nazi permanen. Inilah pola dasar dari manajemen teror.

Api Reichstag menunjukkan betapa cepatnya sebuah negara republik bisa ditransformasi menjadi sebuah rezim otoriter.

Para pemimpin otoriter hari ini adalah para manajer terror, bahkan mereka lebih kreatif. Vladimir Putin merengkuh kekuasaan melalui sebuah insiden yang mirip dengan api Reichstag, ia menggunakan serangkaian serangan teror—baik yang riil maupun yang palsu—untuk menyingkirkan segala hambatan menuju kekuasaan total.

Putin ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Boris Yeltsin pada bulan Agustus 1999. Beberapa bulan berikutnya, sejumlah bangunan di Rusia dibom, kemungkinan besar oleh polisi rahasia Rusia.

Beberapa pejabat kepolisian ditangkap oleh rekannya sendiri, namun akhirnya dilepaskan. Bahkan dalam salah satu kasus, Parlemen Rusia mengumumkan adanya ledakan beberapa hari sebelum ledakan tersebut terjadi. Putin mengarahkan kesalahan pada Muslim Chechnya dan mencapnya sebagai teroris. Dengan dalih tersebut, Putin mendeklarasikan balas dendam terhadap populasi Muslim di Chechnya dan berjanji untuk menggosok mereka di tempat pembuangan kotoran.

Warga Rusia tergalang. Dukungan pada Putin meningkat tajam, yang membawanya ke tampuk kursi kepresidenan. Pada tahun 2002, ketika pasukan keamanan Rusia membunuh sejumlah warga sipil saat mencoba menangani serangan terror di sebuah teater Moscow, Putin mengeksploitasi peristiwa tersebut untuk mengontrol televisi swasta. Saat sekolah di Beslan disandera oleh pejuang Chechnya pada tahun 2004, Putin menghapus posisi gubernur regional terpilih. Putin berhasil memperkuat kekuasaannya dan mengeliminasi dua institusi besar—televisi swasta dan gubernur regional terpilih—dengan manajemen terror, baik yang asli maupun yang palsu. Sejak itulah rezim Putin dibangun.

Saat sebuah rezim otoriter dibangun, ancaman terorisme bisa digunakan sebagai alat untuk menguatkan represi.

Saat serangan di dunia Barat dan di tempat lain semakin meningkat, terorisme tampaknya justru menjadi anugerah bagi para tiran. Dari Putin, Bashar Assad hingga As-Sisi, terorisme menjadi sekutu strategis penting para diktator di seluruh dunia, meskipun mereka mengklaim memeranginya.

Di tengah iklim ketakutan, para penguasa tersebut—yang mengklaim sebagai benteng melawan teroris, meski dalam kenyataannya mereka adalah teroris—mampu membuai kita untuk melupakan fakta bahwa kekerasan mereka jauh lebih mematikan daripada pihak yang mereka sebut ‘teroris’.

Teroris memberikan dalih yang nyaman bagi pemerintah untuk membangun kembali legitimasi dan menjustifikasi otoriterisme mereka.

Pemerintah menuai banyak manfaat atas obsesi publik terhadap “ancaman teroris”. Banyak sekali buku yang membahas tentang topik ini. Dari Machiavelli sampai Hume, para pemikir politik besar telah lama memahami dan berteori akan perlunya rasa takut dalam melembagakan pemerintahan dan dominasi.

Sebagaimana ungkapan ekonom Robert Higgs, “Tanpa rasa takut rakyat, tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan lebih dari 24 jam”.

Dalam buku baru mereka The Exercise of Fear: Political Uses of an Emotion, filsuf dan sejarawan Patrick Boucheron dan Corey Robins mengingatkan kita bahwa pelaksanaan kekuasaan politik, pemerintah sering bersandar pada ketakutan—dan mekanisme membangkitkan, memperburuk, serta menguatkannya.

“Kekuatan politik terus memanfaatkan ketakutan, baik dengan menunjuk ancaman yang diangap berpotensi melemahkan kesatuan nasional, atau dengan memfokuskan perhatian penduduk pada kekuatan politik yang berpotensi mampu memecah semangat kebangsaan dan cara hidup kita,” tulis mereka. “Ketakutan adalah proyek politik yang berkembang melalui pembangunan tatanan, wacana ideologis dan tindakan kolektif.”

Robert Higgs, “Tanpa rasa takut rakyat, tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan lebih dari 24 jam”

Hari ini, di Barat dan belahan dunia lainnya, rasa takut dan retorika “ancaman teroris” telah melahirkan modus tertentu pemerintahan dan bahkan rezim politik. Tindakan keras berdarah As-Sisi terhadap demonstran di Mesir, pembantaian Assad dan Putin terhadap warga sipil Suriah, dan pemboman mematikan koalisi pimpinan Saudi di Yaman, adalah diantara contoh-contohnya.

Pemerintah kriminal tersebut menggunakan ISIS, Boko Haram dan Al-Qaeda, untuk mengalihkan perhatian kita dari kejahatan mereka sendiri terhadap kemanusiaan, yang umumnya jauh lebih buruk.

Ketika ancaman itu tidak cukup kuat, pihak berwenang mendapatkan ide kreatif, sebagaimana polisi Kanada dan AS, yang merekayasa “ancaman jihad” dan serangan palsu.

“Ketakutan ilusi terorisme juga berfungsi untuk memaksa seluruh rakyat untuk memilih di antara dilema palsu seperti ‘kebebasan atau keamanan’, ‘terorisme atau negara polisi’.” ujar Pangeran Hicham Alaoui dari Maroko.

 Dilema palsu tersebut (pilih saya atau kekacauan) dan taktik pemerasan (Assad atau ISIS) memungkinkan penguasa otoriter untuk membangun konsensus nasional palsu tentang ancaman ISIS, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif mengejar tujuan-tujuan politik mereka sendiri: untuk tetap berkuasa, untuk merebut kekuasaan melalui kekerasan, dan untuk secara brutal menindas para oposan.

Di belahan dunia yang lain, di Amerika Serikat, “perang melawan teror” telah melahirkan sejumlah kebijakan yang menyenangkan pengembangan militer dan semua orang yang berhubungan dengan itu, termasuk berbagai think tank, akademisi dan peneliti. Ia juga membenarkan perluasan kekuasaan eksekutif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Akibatnya, presiden dan bagian intelijennya dapat memutuskan pembunuhan (bahkan secara diam-diam) terhadap setiap warga AS atau orang asing yang dianggap sebagai “ancaman teroris”. Itu semua, tentu saja, dilakukan di luar sistem pengadilan.

Di sini, di Indonesia, setiap kali ada serangan teror, entah asli atau palsu, selalu diiringi dengan desakan revisi UU Terorisme. Secara serentak, dari presiden hingga para menteri dan pejabat kepolisian, menyanyikan lagu yang sama: pemerintah perlu melakukan revisi UU terorisme, karena UU terorisme yang berlaku selama ini dianggap kurang memberi kewenangan kepada kepolisian. Tangan mereka merasa diborgol saat memerangi terorisme. Namun yang perlu dicatat, dengan tangan diborgol tersebut, menurut data Komnas HAM, 121 jiwa telah dibunuh oleh Densus 88 di luar proses pengadilan.

Ada beberapa alasan kenapa ilusi ketakutan terhadap terorisme perlu dijaga. Rasa takut memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan perhatian publik dan perdebatan dari masalah sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan.

Tiran modern adalah manajer terror, kata Timothy Snyder dalam bukunya, On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. Para manajer terror mampu mengubah keterkejutan masyarakat menjadi alat untuk membungkam kebebasan mereka. Saat serangan teror terjadi, para tiran mengeksploitasi peristiwa tersebut untuk mengkonsolidasikan kekuatan.

Tirani muncul dari kondisi darurat yang menyenangkan mereka, sebagaimana yang ditulis James Madison. Para tiran hari ini tidak lupa akan pelajaran tahun 1933: bahwa aksi teror—baik yang palsu maupun yang asli, yang terjadi karena provokasi atau karena kebetulan—bisa memberikan senjata. Bagi para tiran, pelajaran penting dari api Reichstag adalah bahwa satu momen kejut bisa membawa pada ketundukan total dan abadi.

Jika kita menghadapi serangan teror—atau sesuatu yang nampak seperti serangan teror, atau apa yang disebut oleh pemerintah sebagai serangan teror—kita harus meminta pemerintah untuk bertanggungjawab atas keamanan kita. Namun, di tengah momen ketakutan dan kesedihan tersebut, ketika denyut politik tiba-tiba berubah, kita juga harus siap untuk memobilisasi hak-hak konstitusional kita.

Sebagaimana tulisan teoris politik setelah peristiwa Reichstag, Hannah Arendt, “Saya tidak lagi berpendapat bahwa kita hanya bisa jadi penonton.”

Keberanian tidak berarti tidak takut. Tapi keberanian berarti mengenali dan melawan manajemen teror, sejak serangan teror terjadi, tepat di saat paling sulit untuk melakukannya.

 

Sumber :seraamedia.com

 

Baca juga, NEGERI-NEGERI BARAT PERKETAT PENGGUNA MEDSOS