Duniaekspress, 8 Maret 2018. – Jakarta- UIN Sunan Kalijaga berencana mengeluarkan mahasiswi yang menggunakan cadar. Menanggapi hal ini, Ketua Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas menegaskan bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan.

Foto: Wakil Ketua MUI Pusat Prof. Dr. Yunahar Ilyas

“Kalau rencana mengeluarkan itu sudah kelewatan, itu sudah over. Boleh melakukan dialog, tapi jangan sampai dikeluarkan,” katanya kepada Kiblat.net di Gedung MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (07/03/2018).

Yunahar juga menjelaskan bahwa dari segi hukum Islam, cadar itu tidak dilarang, tidak juga dianjurkan. Menurutnya, persoalan tersebut adalah khlafiah. Maka, ia menekankan bahwa kalau khilafiah, UIN harus memberikan ruang untuk dialog.

“Kalau ingin merubah pikiran, dialog saja. Kalau UIN Kalijaga madzhabnya tidak boleh memakai cadar, dan dia ingin mahasiswinya tidak memakai cadar, diberi argumen yang lebih kuat sampai mereka berubah pikiran,” jelasnya.

“Jangan sampai dilarang. Melarang berarti melanggar Hak Asasi mereka (mahasiswi.red),” sambungnya.

Wakil Ketua Umum MUI ini juga menegaskan bahwa dalam pemahaman Muhammadiyah, cadar dibolehkan. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa mahasiswi bercadar harus terus memegang prinsipnya.

“Pakai cadar nggak dosa, nggak pakai juga nggak dosa. Maka, perjuangkanlah haknya. Ajak pimpinanya untuk dialog, apa dasarnya melarang,” tukasnya.

Foto: Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), Ustadz Abdul Rochim Baasyir

Dan tanggapan keras dari Juru bicara Jama’ah Anshar Syari’yah tentang pelarangan cadar tersebut, Juru Bicara Jamaah  Anshoru Syariah (JAS) Abdul Rachim Ba’asyir menilai bahwa pelarangan cadar di UIN Kalijaga telah melanggar Hak Asasi Manusia. Karena menurutnya, penggunaan cadar adalah hak serta pilihan sendiri bagi muslimah.

“Ini pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia sebenarnya. Dan siapapun yang memunculkan hal ini, sebenarnya bisa dituntut dengan pelanggaran HAM.” ungkapnya di kediamannya Ngruki, Cemani, Sukaharjo pada Rabu (07/03/2018).

Ia juga menegaskan bahwa HAM seharusnya adalah hal-hal yang kita lakukan untuk sifat positif. Seperti misalnya penggunaan cadar oleh para muslimah. Maka, HAM yang bernuansa positif seperti cadar tidak perlu dipermasalahkan.

“Hak Asasi Manusia yang sifatnya positif itu harus diberikan. Seperti orang-orang yang ingin menggunakan hijabnya, cadar, dengan tujuan untuk menutup auratnya agar tidak terjadi fitnah, sumber untuk diganggu laki-laki. Supaya wanita itu lebih terhormat dan terjaga,” ujarnya.

Namun, Hak Asasi Manusia yang bersifat negatif harus ditolak. Ia memberikan permisalan, ada pencuri yang mengatakan bahwa mencuri adalah haknya. Padahal, hal tersebut adalah kejahatan yang tentu merugikan orang lain. Maka seharusnya, itu tidak bisa kita sebut sebagai pelanggaran HAM karena itu sebuah kriminalitas.

“Oleh sebab itu, jika nilai penerapan HAM ini kosong dari nilai-nilai kebaikan maka kehidupan manusia akan rusak,” jelasnya.

Diketahui, UIN Sunan Kalijaga melakukan pendataan terhadap mahasiswi yang bercadar saat beraktivitas di dalam kampus. Pihak UIN mengaku dalam rangka menegakkan aturan yang sudah disepakati sejak awal antara pihak kampus dengan calon mahasiswa. Pendataan mahasiswi bercadar tersebut diakui pihak kampus sesuai surat yang ditandatangani oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, tertanggal 20 Februari 2018.

 

Baca juga, JAS DORONG ADANYA SINERGI GERAKAN SYARI’AH INTRA – EKSTRA PARLEMEN