Duniaekspress, 9 Maret 2018. – Mencari Jejak Khilafah di Irak dan Suriah (ISIS). Maret 2018 ini, krisis Suriah memasuki tahun ketujuh sejak 2011. Tujuh tahun merupakan waktu yang cukup untuk melihat kembali apa yang telah terjadi pada seluruh aspeknya, termasuk persoalan kemanusiaan, kejahatan militer, kepentingan politik regional dan global, serta tuntutan rakyat itu sendiri yang mendasari perlawanan terhadap penguasa.

Foto: Sebuah kantor pemerintahan ISIS di Manbij Aleppo (2014). Sekarang telah dikuasai oleh militan Kurdi.

Pada aspek yang disebutkan terakhir, barang kali eksistensi ISIS bisa menjadi bahasan yang menarik. Sebab, pada tahun kedua (akhir 2012), oposisi hampir sampai pada tujuan mereka mengganti rezim Assad. Namun itu cepat menjadi konflik internal yang panjang setelah Abu Bakar Al-Baghdadi mengumumkan berdirinya Daulah Islam Irak dan Syam (yang kemudian popular dengan sebutan ISIS, bahkan setelah menghapus nama itu dan berganti menjadi Daulah/Khilafah Islam sekali pun).

Agar tidak meluas, artikel ini dibatasi pada strategi politik ISIS dalam membangun negara berdasarkan teori yang ditulis oleh ideolog Al-Qaidah, Abu Bakar Naji. Operasi dan tempat kelahiran mereka di Irak dapat menjadi sampel yang baik untuk dibedah dalam masalah ini.

Setelah ISIS mendeklarasikan berdirinya Daulah Islam Irak dan Syam (ISIS) pada Maret 2013, pesona mereka semakin kuat. Beberapa organisasi jihad di dunia Islam terbelah dalam dukungan, keraguan, atau penolakan. Masyarakat Muslim Indonesia bisa disebut paling sibuk menyikapi kemunculan ISIS, mulai dari aparat kepolisian sampai masyarakat awam.

ISIS dengan pengalaman kampanye medianya sejak di Irak memainkan strategi yang efektif dalam menyebarkan pengaruh. Terutama ketika mengangkat kampanye Islam tanpa batas-batas nasionalisme dalam video penjebolan border Irak-Suriah. Banyak orang merasa, ini adalah kerinduan mendalam yang terpuaskan.

Kesuksesan militer ISIS juga tidak kalah pamor. Wilayah kekuasaan ISIS membentang di sepanjang pinggiran sungai Efrat dari perbatasan Turki-Suriah sampai ke kota terbesar kedua Irak, Mosul yang direbut pada Juni 2014 dari militer Irak. ISIS terus memperluas wilayahnya di Irak sampai ke Ramadi, Kirkuk, dan Tikrit yang mengepung Baghdad.

Strategi ISIS cukup cerdas dengan memilih wilayah aliran sungai yang subur dan ladang minyak di Raqqah dan Mosul. Ini adalah modal yang cukup untuk membangun pemerintahan baru, yang mereka sebut-sebut sebagai khilafah ala minhaji nubuwwah.

Control ISIS yang tidak berubah (hitam) pada 2015, yang lepas (merah) dan perluasan baru (hijau). Foto: FP

Tetapi hingga awal 2018 ini, wilayah yang luas itu terlepas satu demi satu. ISIS telah tersingkir dari Irak dan kini tinggal menempati wilayah sempit di Deir Al-Zour dan Abu Kamal Suriah, yang berbatasan dengan Irak. Cita-cita ISIS untuk memperluas wilayah khilafahnya, seolah-olah kandas, bahkan tidak mampu untuk sekedar mempertahankannya.

Kemenangan Pemerintah Sektarian Irak atas ISIS

Pemerintah sektarian Syiah Irak telah mengumumkan “kemenangan total” atas ISIS pada Desember 2017. Bahkan, mereka mampu meyakinkan dunia bahwa negaranya telah aman. Salah satunya ditandai dengan terselenggaranya Muktamar Kuwait untuk membangun kembali Irak pascaperang melawan ISIS.

Wilayah kontrol ISIS di Suriah awal 2018

Muktamar Kuwait merupakan upaya terbaru pemerintah Irak untuk membiayai pembangunan nasional negara yang telah hancur itu. Perwakilan dari 70 negara hadir dalam acara yang digelar pada 12-14 Februari 2018 itu.

Hasil muktamar memang tidak mencapai target yang dibutuhkan untuk memulihkan lansekap Irak yang rusak selama pertempuran melawan ISIS, yang diperkirakan berkisar antara 88 miliar USD. Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim Al-Ja’fari, melihat 30 miliar USD yang terkumpul dalam acara itu, sebagai sebuah kesuksesan.

Dari angka tersebut, negara-negara Qatar dan Kuwait menjanjikan 1 miliar USD, Arab Saudi 1,5 miliar, sedangkan Turki yang telah menyumbang sejak lama untuk rekonstruksi Irak akan memberikan 5 miliar. Namun, pencairannya masih sangat bergantung pada bentuk politik Irak nanti. Saudi misalnya, masih memantau dan tidak menghendaki pemerintahan yang pro-Iran, untuk pencairannya. (Calamur, 2018)

Anehnya, Amerika Serikat ogah menyumbangkan uang lagi ke Irak. Irak berharap mendapatkan “Marshal Plan” dari Amerika pasca Perang Dunia II.(Dubin, 2018) Namun Washington melihat Irak saat ini tinggal sepahnya saja.

Patut dicatat dalam konteks bahasan ini bahwa negara-negara yang menjanjikan bantuan itu bukan khawatir keamanan atau ancaman ISIS, melainkan oleh buruknya pemerintan Irak, terutama repetisi korupsi elit politiknya.

Setelah otoritarian Saddam tumbang, demokrasi baru yang menggantikannya jatuh ke dalam lubang korupsi yang lebih buruk. Elit penguasa tidak mampu memberantas korupsi karena kekuatan politik berada di tangan sektarian, terutama Syiah dan Kurdi. Masing-masing memegang kartu truf lawan politiknya, sehingga saling menutupi dan tidak ada satu pun koruptor yang ditangkap.

Pemerintahan Irak yang terbentuk pada 2005 menjadi korupsi di tingkat tertinggi negara. Ini telah menjadi pertimbangan berat bagi masyarakat internasional untuk membantu Irak. Kongres AS mengalokasikan 42,23 miliar USD untuk Dana Bantuan dan Rekonstruksi Irak (Iraq Relief and Reconstruction Fund; IRRF).(Chwastiak: 2013) Pada tahun 2008, 93% dana IRRF telah dicairkan tetapi tidak ada perbaikan yang terlihat dan krisis kemanusiaan Irak malah bertambah buruk.

Irak Pasca Saddam
Sejak invasi 2003, AS gagal menciptakan keamanan yang diklaim. Ketika Saddam Hussein runtuh, AS tidak memiliki cukup tentara yang diperlukan untuk mengendalikan situasi sebuah pemerintahan yang hancur. Irak menghadapi pelanggaran hukum yang meluas, yang umum terjadi pada perubahan rezim. Kekerasan dan penjarahan meluas. Kapasitas administratif negara hancur. Para penjarah mengambil apa saja, bahkan kabel listrik dari dinding bangunan bekas pemerintah pun dikupas, untuk dijual. Sekitar 12 ribu pegawai negeri dari lapisan atas pengelolaan menganggur.(Chwastiak: 2013).

Selama Perang Teluk I, koalisi yang dipimpin AS secara sistematis membom dan menghancurkan infrastruktur sipil Irak termasuk jalan dan jembatan, serta fasilitas listrik, komunikasi, air dan sanitasi. Menurut Chwastiak, Perang Teluk membawa “hasil apokaliptik” di Irak sehingga mengubah negara pasca-industri menjadi negara pra-industri, sementara masyarakatnya harus bertahan dengan gaya hidup modern. (Chwastiak: 2013). Keadaan ini ditambah dengan sanksi ekonomi dua belas tahun dan lagi perang menciptakan krisis kemanusiaan yang besar.

Lebih dari 2 juta orang Irak telah melarikan diri dari negara mereka, menciptakan krisis pengungsi terbesar di dunia dan 2,3 juta orang Irak lainnya menjadi pengungsi lokal. Dari jumlah pengungsi internal, 70% adalah perempuan dan anak-anak, 72% tidak memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memadai, dan sebagian besar jarang mengakses jatah makanan. Lebih dari 60% warga Irak menganggur, 43% hidup dalam kemiskinan absolut, 70% tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 80% kekurangan sanitasi. Rata-rata, orang Irak menerima paling banyak 10 jam listrik per hari dan layanan kesehatan berada dalam situasi bencana. Sehubungan dengan anak-anak Irak, 28% kekurangan gizi dan 92% menderita hambatan belajar.(Chwastiak: 2013)

The Management of Savagery

Dalam situasi krisis politik dan kemanusiaan parah tersebut, di manakah peran Al-Qaidah fi Biladil Radifain (Al-Qaidah di negeri dua aliran sungai cikal bakal ISIS)? Ideolog Al-Qaidah, Abu Bakar Naji menggambarkan kondisi seperti ini sebagai kondisi tawahusy (buas).

Abu Bakar Naji merupakan salah seorang ideolog Al-Qaidah yang menonjol. Selain Abu Mus’ab As-Suri dan Abu Ubaid Al-Qurasyi. As-Suri dikenal dengan teori Al-Da’wah Al-Muqawamah Al-‘Alamiyyah (Seruan Perlawanan Islam Global). Al-Qurasyi rutin menulis tentang strategi-strategi perlawanan dalam kolom Kajian Strategi di majalah Al-Anshar (sekarang sudah tidak terbit). Dua ideolog ini lebih fokus berbicara tentang strategi perlawanan. Sementara itu, Naji menuangkan karyanya dalam judul Idarat Al-Tawahusy (Management of Savagery), yang lebih fokus pada persoalan pembentukan otoritas di wilayah “tak bertuan”.

Naji menawarkan teori manajemen buas (Management of Savagery) untuk membentuk negara baru. Teorinya didasari oleh fakta sejarah bahwa ketika suatu negara atau dinasti runtuh, dan otoritas baru yang terbentuk masih lemah, maka akan ada sektor atau wilayah yang tidak bisa dikontrol. Masyarakat pada wilayah tersebut tunduk pada apa yang disebut manajemen buas.

Manajemen buas didefinisikan dengan sangat ringkas sebagai pengelolaan kekacauan yang liar!! Adapun definisi yang rinci, menurutnya, pada tahap awal, manajemen ini terdiri dari pengelolaan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan penyediaan makanan, perawatan medis, pelestarian keamanan dan keadilan di antara orang-orang yang tinggal di daerah kekacauan, mengamankan wilayah tak bertuan dari serangan luar, serta mendirikan benteng pertahanan. (Naji,2004:11)

Naji memberi gambaran lebih riil, wilayah kebiadaban akan berada dalam situasi yang menyerupai situasi Afghanistan pasca perang dengan Soviet, sebelum dikuasai Taliban. Afghanistan menjadi sebuah wilayah yang tunduk pada hukum rimba dalam bentuk primitifnya. Dalam kondisi ini, semua orang mendambakan ada yang mengatur mereka, entah jahat atau baik. (Naji,2004:12)

Untuk membentuk otoritas baru di wilayah tak bertuan atau sektor yang lepas dari control penguasa dalam sebuah negara yang dilanda pemberontakan, Naji merinci dua belas langkah strategis, baik internal maupun eksternal. Seperti disebutkan sebelumnya, itu dimulai dengan layanan kebutuhan pokok dan medis, mendekati orang yang cinta dunia dengan uang, menekan kelompok munafik, sampai pada langkah membentuk koalisi dengan kelompok yang tidak mau berbaiat, dengan catatan dibolehkan menurut syariat. (Naji,2004:12)

Deklarasi Khilafah

Dalam kasus Irak, apa yang dilakukan oleh Al-Qaidah dapat dibagi menjadi dua fase; sebelum deklarasi Daulah Islam Irak pada 2006 dan fase setelahnya.

Pada fase pertama, Al-Qaidah Irak memainkan peran kuat dalam membangun koalisi, melemahkan musuh, memperluas wilayah, dan menciptakan keamanan. Masyarakat Irak pernah bersatu di bawah pengaruhnya dalam sebuah perjanjian Hilf Muthayyabin,*) untuk melawan musuh yang sama; Amerika Serikat.

Namun mereka terlalu cepat melakukan apa yang dikatakan oleh analisis sebagai “kesalahan” yang menghancurkan mereka sendiri. Brian Fishman mencatat ada tiga kesalahan cabang Al-Qaidah yang sekaligus ia rekomendasikan sebagai kesempatan bagi Amerika Serikat untuk melemahkan Al-Qaidah pusat. Tiga kesalahan tersebut adalah: serangan terhadap warga sipil Muslim, deklarasi negara Islam Irak (ISI), dan pertikaian dengan kelompok pejuang Irak lainnya. (Fishman,2013)

Kemajuan ISI berbalik setelah mereka mendeklarasikan Daulah Islam Irak (ISI) pada 15 Oktober 2006. Pengumuman ini hanya berselang beberapa hari saja setelah perjanjian Hilf Muthayyabin. Mereka kemudian menerapkan dua pilihan kepada kelompok-kelompok pejuang Irak: berbaiat atau diperangi sebagai orang-orang murtad dan pembangkang (bughat).

Hal itu diperburuk dengan keberhasilan Amerika Serikat menggalang persatuan masyarakat Suni Anbar untuk melawan ISI pada 2007. ISI menghadapinya dengan pedang dan melabeli mereka dengan sebutan shahawat Anbar.

ISI terus melanjutkan upaya militernya terhadap kelompok-kelompok pejuang di Irak. Beberapa kelompok mengeluhkan tindakan mereka seperti Jaisyul Muhajidin dan pejuang Kurdi, Ansharul Islam pernah mengirimkan surat keluhan kepada Az-Zawahiri atas kelakuan anak buahnya di Irak.

Setelah itu, ISI melemah sampai mendapatkan momen yang baik seiring dengan pecahnya revolusi Suriah. Namun, mereka mengulangi hal yang sama, seperti telah disebutkan sebelumnya.

Di Suriah, ISIS menerapkan strateginya di Irak. Akhir 2013 sampai awal 2014 mencatat puluhan peristiwa berdarah dan kekejaman ISIS dalam merebut wilayah yang telah dikendalikan oleh kelompok oposisi Suriah. Raqqah yang dikenal sebagai ibukota Daulah Islam Al-Baghdadi adalah hasil dari pembunuhan terhadap komandan Jabhah Nusrah.

Abu Bakar Al-Baghdadi menjelaskan kepada Abdul Bari’ Athwan, mantan jurnalis Al-Jazeera, bahwa strategi buas diterapkan bertujuan untuk membangun kewibawaan dan menakut-nakuti musuh.(Athwan,2015: 18)

Jurnalis yang kini aktif sebagai pemimpin redaksi media siber Ra’yu Al-Yaum itu berpendapat bahwa strategi ISIS bukan suatu kebetulan, melainkan disengaja dan terencana. Bahkan itu merupakan tahap kedua dari teori Naji. Pendapatnya cukup beralasan sebab Naji menulis teorinya pada 2004 dan hidup bersama mereka sampai 2008.(Athwan,2015: 18)**)

Sayangnya, Naji tidak menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam strategi mengatasi kelompok yang tidak ingroup dalam kerangka menjamin keamanan internal atau memperluas wilayah tawahusy. Arahannya untuk menghadapi kelompok munafik dan kemungkinan infiltran adalah menguji mereka dalam pertempuran sampai mati.

Di bagian akhir tulisannya, strategi untuk mengatasi oposan adalah pendekatan militer. Ini adalah pertaruhan yang berat. Di Suriah, misalnya, beberapa kelompok oposisi pada akhir 2013 tidak membalas kekejaman ISIS karena melihat pertarungan dengan mereka hanya akan menguntungkan rezim Assad. Namun mereka benar-benar kesal dan menyerang balik, ISIS dengan singkat terusir dari Idlib dan hampir 500 anggotanya terbunuh.

Di balik itu semua, barang kali ketergesaan ISIS untuk mendeklarasikan negara baru menjadi awal kesalahannya. Strategi membangun koalisi seperti saran Naji menjadi sulit diterapkan. Sebab dalam pandangan ISIS sebagai sebuah khilafah, kelompok yang tidak berbaiat sama dengan murtad. Orang-orang murtad harus diperangi seperti Abu Bakar As-shiddiq r.a. memberantas gerakan murtad setelah Rasulullah wafat.

Sebagai penutup, pemaparan Naji tentang kemenangan kaum muslimin dalam Perang Salib yang dikutip dari Bainal Manhajain Artikel ke-24 karya Abu Qatadah Al-Palestini patut menjadi pembanding strategi ISIS. Perang salib tidak dimulai dengan negara yang menyatukan komando kaum muslimin, melainkan dari perlawanan kelompok-kelompok kecil (tajammu’ sugra) dan organisasi yang terpisah dan berbeda-beda. Banyak benteng-benteng kecil yang dikelola sekelompok masyarakat dengan kepemimpinan masing-masing.

Ada juga ulama dan murid-muridnya yang bergabung dalam satu kepemimpian, yang semuanya berperan sama dalam melakukan serangan-serangan serupa terhadap kekuatan Salibis yang menguasai Palestina saat itu. Salah satu buku yang mengabadikan peristiwa ini adalah Al-I`tibar karya Usamah bin Munqiz. Usamah ini berasal dari benteng Shayzar dan keluarganya adalah penguasa benteng ini. Al-I’tibar merupakan pengalaman pribadinya dalam Perang Salib, yang ditulis setelah berusia 80an tahun.

Penting untuk dicatat bahwa peran para pemimpin utama, seperti keluarga Zanki dan Ayyubiyah, adalah untuk menyatukan faksi-faksi kecil dan organisasi yang ada menjadi satu organisasi tunggal. Namun, dalam catatan Al-Falestini, peran terbesar dalam Perang Salib dimainkan oleh faksi-faksi kecil tersebut.

Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan keadaan kaum muslimin hari ini hampir sama. Banyak kelompok namun mereka disatukan oleh musuh yang ideal, dan tetap fokus sampai musuh hancur, dan terbentuhlah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Shalahudin Al-Ayyubi.

Penulis: Agus Abdullah

*) Sesuai namanya, perjanjian ini memiliki filosofi sangat kuat. Banyak kabilah dan suku penting di Irak berkumpul bersama Al-Qaidah dan masing-masing mencelupkan jarinya ke dalam cawan minyak wangi. Sehingga mereka disebut mutayyabin, yang mengartikan bahwa mereka semua terikat dalam harumnya kesepakatan bersama untuk musuh yang sama, Amerika Serikat.
**) Abu Bakar Naji diperkirakan memiliki nama asli Muhammad Khalil al-Hakaymah yang terbunuh oleh serangan AS pada 2008 di Irak.

Bahan bacaan:
1. Calamur, Krishnadev. “The Fuzzy Math of Funding Iraq’s Reconstruction.” The Atlantic. Atlantic Media Company, 17 Feb. 2018. Web.
2. Dubin, Rhys. “The Post-Islamic State Marshall Plan That Never Was.” Foreign Policy. Foreign Policy, 15 Feb. 2018. Web. 17 Feb. 2018.
3. Chwastiak, Michele. “Profiting from destruction: The Iraq reconstruction, auditing and the management of fraud.” Critical Perspectives on Accounting 24.1 (2013): 32-43.
4. Fishman, Brian. “Using the Mistakes of Al Qaeda’s Franchises to Undermine Its Strategies.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science,vol. 618, 2008, pp. 46-54. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/40375774.
5. Athwan, Abdul Bari. Ad-Daulah Al-Islamiyyah: Al-Judzur, At Tawahusy, Al-Mustaqbal. Dar Al Saqi Lebanon, 2015.
6. Naji, Abu Bakr. “The management of savagery: The most critical stage through which the umma will pass.” (2004).
7. Baina Al Manhajain Artikel ke-24 karya Abu Qatadah Al-Falistini
8. Kitab Al-I’tibar, karya Usamah bin Munqiz.

sumber : Kiblat.net

 

Baca juga, AMIR AL-QAIDAH SOROTI KEGAGALAN REVOLUSI ARAB SPRING