Duniaekspress.com (11/6/2018)- Organisasi-organisasi Rohingya di seluruh dunia mengatakan kesepakan antara PBB dan Myanmar tidak menyetuh sedikitpun akar permasalahan krisis Rohingya. Pernyataan tersebut mengkritik tentang perjanjian baru mengenai pemulangan pengungsi Rohingya yang telah ditandatangani antara kedua belah pihak.

“Kami sangat prihatin bahwa MOU [Memorandum of Understanding] tidak mengatasi akar penyebab krisis Rohingya, khususnya masalah kewarganegaraan dan identitas etnis Rohingya,” Bunyi bersama yang ditandatangani oleh 23 organisasi Rohingya, termasuk Dewan Rohingya Eropa (ERC) dan Arakan Rohingya National Organization (ARNO), seperti yang dikutip Anadolu, Ahad (10/6/2018).

Pada tanggal 6 Juni, pemerintah Myanmar menandatangani perjanjian dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR), yang membolehkan mereka untuk banyak terlibat dalam proses pemulangan yang tertunda.

Pernyataan itu juga menyuarakan keprihatinan atas tidak melibatkan perwakilan pengungsi dalam penandatanganan perjanjian, meskipun pengungsi Rohingya memiliki hak untuk mengetahui tentang kesepakatan tentang pemulangan mereka.

“Semua catatan sebelumnya menunjukkan bahwa badan-badan PBB, termasuk UNHCR sebagai agen dari kepentingan masyarakat internasional, tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pengungsi Rohingya karena kekutan pemerintah Myanmar,” katanya.

Baca Juga:

SERANGAN UDARA REZIM SURIAH TEWASKAN 16 WARGA SIPIL DI IDLIB

“Pemulangan adalah pertanyaan hidup dan mati untuk seluruh orang Rohingya.”

Dalam pernyataan tersebut juga mengatakan, orang-orang Rohingya tidak mau kembali ke Myanmar karena pihak berwenang yang “terlibat dalam genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan”, tidak mengubah sikap mereka terhadap mereka.

“Mereka tidak bisa mempercayai pemerintah Myanmar dan militer yang telah membunuh, memperkosa, dan membuat mereka kelaparan dengan ratusan desa mereka diratakan, tanah mereka diambil dan rumah-rumah tinggal dilibas.”

Ini juga menyerukan perlidungan internasional dari negara dan aktor regional dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

“Terakhir namun kurang penting, harus ada akuntabilitas dan pelaku kejahatan harus dibawa ke pengadilan dan menyerahkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC),” tutupnya.[fan]