SISTEM DEMOKRASI , SIKAP KITA PADA HAL INI, ANTARA YANG MEMUDAHKAN DAN YANG BERLEBIHAN

duniaekspress.com, 12 Juli 2018. Perlu diketahui, sistem demokrasi yang diterapkan hari ini bertentangan dengan sistem pemikiran politik Islam, karena; pertama, dalam sistem pemikiran politik Islam hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah. Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah; khususnya tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Kedua, demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan permusuhan, sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persatuan dan melarang perpecahan. Selanjutnya, turunan dari ini, sistem demokrasi menyetarakan antara pria dan wanita, orang alim dan jahil, orang baik dan fasik, muslim dan kafir, padahal tentu tidak sama hukumnya.

Ketiga, sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kendali dan melampui batas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agama Islam. Dan keempat, sistem demokrasi, standarnya adalah suara dan asiprasi mayoritas rakyat, bukan standarnya kebenaran Al Qur’an dan As Sunnah sekalipun minoritas.

Apalagi jika ditambahkan bahwa Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya seumur-umur belum pernah mengadakan dan ikut serta dalam pemilu, serta membangun dan mengurusi partai politik. Realita seperti ini sudah disepakati oleh semua orang, termasuk para ahli sejarah, ulama dan juga semua umat Islam.

Namun kenyataannya, negeri-negeri kaum muslimin hari ini –termasuk Indonesia- menggunakan sistem demokrasi yang kepemimpinan negeri ditentukan melalui pemilu, maka dalam kondisi seperti ini apakah kita akan terlibat dalam demokrasi untuk merebut kekuasaan? Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan para ulama, karena mempertimbangkan kaidah maslahat dan mafsadat.

Sebagian ulama berpendapat tidak boleh berpartisipasi secara mutlak karena tidak ada maslahatnya bahkan ada madharatnya. Sebagian ulama lainnya berpendapat boleh untuk menempuh madharat yang lebih ringan, karena “Apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya maka jangan ditinggalkan sebagiannya” dan “rabun itu lebih baik daripada buta”.

Maka sudah sepatutnya kita bersikap arif dan bijaksana serta berlapang dada dalam menyikapinya. Mari kita menjaga ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Islam) dan menghindari segala perpecahan, perselisihan serta percekcokan karena masalah ijtihadiyyah seperti ini.

Perlu dicatat. Teman-teman yang membolehkan ikut serta dalam sistem demokrasi bukan berarti mendukung secara mutlak sistem demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Menurut mereka. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mengingatkan bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu tidak ada masalah untuk masuk ke sistem demokrasi bila tujuannya memang membela kebenaran serta tidak menerima kebatilan. Karena hal itu memang membela kebenaran dan dakwah kepada Allah Ta’ala.

Begitu juga tidak ada masalah dengan kartu pemilu yang membantu terpilihnya para da’i yang shalih dan mendukung kebenaran dan para pembelanya, wallahul muwafiq.

Dan catatan. Dakwah kepada Allah Ta’ala itu wajib di setiap tempat. Amar makruf nahi munkar pun begitu juga. Termasuk dalam sistem demokrasi. Perhatikan firman Allah berikut:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. (Q.S. Yusûf: 55).

Yusûf meminta pekerjaan dan jabatan itu, masuk ke dalam sistem pemerintahan pharaoh (Fir’aun) si thagut, karena ia memiliki pengetahuan dalam bidang itu dan ia dapat menanganinya, dan hal itu akan membawa kemaslahatan bagi dakwah, jihad, dan kemanusiaan.

Ibnu katsir berkata: “Sesungguhnya Yusûf meminta kepada raja agar menduduk­kannya di jabatan kebendaharaan negara —yang saat itu bermarkas di piramida-piramida sebagai lumbung tempat pengumpulan bahan makanan— guna menghadapi musim paceklik mendatang yang diberitakan olehnya. Dengan demikian, Yusûf ‘Alaihis Salam dapat mengaturnya dengan cara yang hati-hati, baik, dan tepat. Dan ternyata permintaannya itu dikabulkan sebagai kehormatan buatnya.”

[sultan serdang]

MENCARI TITIK TEMU ANTARA KAUM JIHADIS DENGAN AKTIVIS DEMOKRASI

VONIS KAFIR SANGAT BERBAHAYA JIKA DILAKUKAN SEMBARANGAN