JANGAN ALERGI DENGAN POLITIK

duniaekspress.com, 24 Juli 2018. Sebulan ini duniaekspress masih didominasi oleh berita-berita penzaliman terhadap umat maupun kekalahan. Mengapa ini menjadi sarapan kita sehari-hari?

Tidak dipungkiri bahwa realitas umat islam indonesia bahkan dunia adalah “bodoh politik”. Hal ini bisa terlihat bahwa kenyataan hari ini umat islam hanya menjadi objek permainan dan objek kelompok lain dalam mencapai tujuannya. Umat islam disetir, difitnah, dipecah bahkan dijajah. Kebodohan umat yang dimaksud bukan karena jauh dari politik “kotor” dan “licik”. Tapi karena di satu sisi menganggap  politik itu najis, di lain pihak menganggap politik itu bebas dari syari’at. Aktivitas politik yang “sehat” InsyaAlloh akan mengantar kesuksesan umat.

Banyak individu muslim yang menganggap politik -siyasah dalam bahasa arab- sebagai kemunafikan, bahkan barang najis yang tak boleh didekati. Ada juga yang menyamakannya dengan aurat yang tak boleh disentuh apalagi disingkap. Bahkan banyak yang menganggap aktivitas politik sebuah kelompok Islam bertentangan dengan tauhid, “politik” adalah “tuhan” baru,  dan nyinyiran lainnya, padahal politik dalam tradisi ilmiah dunia Islam bagian dari ilmu praktis dan bukan ilmu teoritis seperti fisika dan lainnya.

Sebagai ilmu praktis (yang harus dibedakan dengan ilmu teoritis), politik berkenaan dengan tingkah laku manusia, sedangkan tingkah laku manusia –dalam Islam- harus dilekatkan dengan akhlak. Jadi yang paling penting diperhatikan dalam dunia politik adalah akhlak para pelakunya, khususnya para pemimpinnya. Dan nilai yang tertinggi dari akhlak adalah keadilan (Al ‘Adãlah).

Karenanya Imãm As Sakhãwĩ dalam Al I’lãn bit Taubĩkh li Man Dzamma At Tarĩkh berkata: “Di antara kesalahan fatal yang dilakukan para sulthan dan pemimpin, mereka mengklaim aktivitas-aktivitas perpolitikan mereka yang melenceng dari aturan-aturan syariat sebagai politik (siyasah). Padahal aturan syariat pada dasarnya adalah siyasah itu sendiri dan siyasah –sejati- bukanlah aktivitas politik para imam tadi –yang berasal- dari hawa nafsu dan pribadi mereka”.

Kalau pelaku politik telah mencapai tingkat keadilan, maka orang tersebut akan menjadi pelaku yang baik, baik dalam kehidupan pribadinya, sebagai agen (pelaku) ekonomi maupun agen politik. Nestapa praktek politik Indonesia yang korup adalah manifestasi dari hilangnya dimensi akhlak (etika atau moral dalam ungkapan lain) dalam kehidupan berbangsa.

Selanjutnya, kelemahan Negara demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hannry B. Mayo Negara demokrasi adalah Negara yang kebijaksanaan umumnya ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

MENCARI TITIK TEMU ANTARA KAUM JIHADIS DENGAN AKTIVIS DEMOKRASI

Menurut Al Farabi jenis negara demokratis tidak termasuk negara ideal atau utama (Al Madinah Al Fadhilah), tetapi mungkin yang terbaik di antara negara bukan utama atau ideal. Negara demokrasi ditandai oleh keinginan rakyatnya untuk bebas sebebas-bebasnya tanpa mau dikekang. Menurut Al Farabi, di negara macam ini bisa jadi akan muncul seorang yang bijak, terus memenuhi syarat jadi pemimpin, tetapi biasanya rakyat tidak mau menjadikannya pemimpin mereka, karena takut kebiasaan dan kebebasannya dibatasi bahkan dikekang, misalnya tidak bebas lagi melakukan korupsi, kebiasan minum dan seks dikekang.

Masih menurut beliau, kekurangan pemerintahan seperti ini adalah, bisa jadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sebagai orang kebanyakan dan awam; adalah keliru atau bahkan orang yang bodoh atau tidak bijaksana, karena terpilih dari kalangan mereka atau sesuai dengan selera mereka. Sedangkan menurut Al Farabi pemimpin yang ideal adalah orang yang bijak, yang diartikan sebagai orang yang faham betul terhadap kebenaran atau realitas, dengan menguasai ilmu-ilmu teoritis seperti logika, fisika, matematika, maupun ilmu-ilmu praktis seperti etika, ekonomi, dan politik. Lalu mempraktekkannya dalam kehidupan bernegara dan kehidupan nyata sehari-hari.

Jadi sistem pemerintahan Islam menghendaki pimpinan yang arif bijaksana, dan adil, dan bukan orang yang asal populer, asal gagah, tampan atau cantik, tapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang realitas dan kemampuan untuk mengeksekusikannya dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya dalam fikih siyasah, persyaratan ilmu dan kifayah atau kemampuan di bidang administrasi negara dan pertahanan; selalu ditekankan untuk seorang pemimpin disamping syarat-syarat yang lainnya.

Semoga dengan “pemahaman” baru kita tentang politik ini bisa menjadi pencerahan, sehingga kabar-kabar ke depan didominasi oleh kemenangan dan kemenangan. Aamiin.

SENJATA API POLISI UNTUK MELUMPUHKAN BUKAN UNTUK MEMBUNUH

DIALOG ANTARA KHAWARIJ DAN MU’TAZILAH