Duniaekspress.com (13/7/2018)- Pengadilan Mesir pada hari Ahad telah menjatuhkan vonis terhadap lima orang anggota Ikhwanul Muslimin, termasuk pemimpin kelompok tersebut, dengan hukuman seumur hidup atas tuduhan yang berkaitan dengan kekerasan.

“Pengadilan Pidana Kairo menghukum Mohamed Badie dan empat orang lainnya, termasuk pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohamed al-Beltagi dan Essam al-Erian, untuk menghabiskan hidup di penjara,” kata pihak pengadilan yang dikutip Anadolu Agency, Ahad (12/8/2018).

Putusan itu adalah yang terbaru terhadap Badie, yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman mati dalam persidangan terpisah sejak penangkapannya pada 2013.

Baca Juga:

SADIS, ZIONIS ISRAEL BUNUH IBU HAMIL

MASYARAKAT JAWZJAN MENUNTUT MILITAN ISIS YANG MENYERAH UNTUK DIADILI

Pengadilan juga menjatuhkan vonis terhadap mantan menteri pengadaan Bassem Ouda dengan hukuman 15 tahun masa tahanan dan tiga orang lainnya dengan masing-masing sepuluh tahun penjara.

Para terdakwa didakwa dengan hasutan dan tindakan kekerasan yang terjadi pada tahun 2013 menyusul tersingkirnya presiden terpilih secara demokratis Muhamed Mursi dalam kudeta militer.

Vonis hari Minggu masih menunggu banding.

Pihak berwenang Mesir telah meluncurkan tindakan keras tanpa henti terhadap perbedaan pendapat sejak pelengseran Mursi, menewaskan ratusan orang dan mengirim ribuan orang di balik jeruji tentang tuduhan terkait kekerasan.

Human Rights Watch menyimpulkan dengan mengacu pada Koordinasi Hak dan Kebebasan (ECRF) Mesir, mengatakan bahwa 30 orang telah meninggal karena penyiksaan saat ditahan di kantor polisi dan pusat penahanan antara 2013 dan 2015.

Pada tahun 2016, pengacara ECRF menerima 830 keluhan penyiksaan, dan 14 lainnya dibunuh dengan penyiksaan.

Dr Azzam menekankan bahwa, sebagai presiden Mesir yang dipilih secara demokratis, pemerintahan demokratis di seluruh dunia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan Dr. Morsi.

Sebagaimana diketahui, Dr Mohammad Morsi adalah satu dari 60.000 tahanan politik di penjara Mesir, dengan 15.000 lebih warga sipil yang dianggap tunduk pada pengadilan militer sejak 2014.