Prinsip-Prinsip Syariat Yang Menunjukkan adanya Udzur dengan Kebodohan

Duniaekspress.com. (27/8/2018). — Pendapat para ulama yang menyatakan bahwa udzur dengan kebodohan berlaku secara menyeluruh, baik dalam perkara ushul dien (seperti tauhid, shalat lima waktu, shaum Ramadhan, zakat, haji, haramnya syirik, haramnya zina, haramnya membunuh, dst) maupun dalam perkara furu’ dien, adalah pendapat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok syariat dalam menetapkan taklif syar’i.
Berlakunya udzur dengan kebodohan dalam perkara ushul dien maupun furu’ dien, setidaknya tegak di atas dua prinsip pokok dalam syariat Islam.
Prinsip Pertama: Tidak ada taklif atas hamba Allah kecuali dengan adanya syariat yang diturunkan Allah
Al-Qur’an, As-Sunnah, akal sehat, dan pendapat mayoritas ulama menegaskan bahwasanya: • Tidak ada cara untuk memberikan taklif kepada manusia dan jin dengan segala hal yang berkaitan dengan ajaran agama (ushul dien maupun furu’ dien), kecuali melalui jalan wahyu Allah.
• Hukum-hukum syariat dengan segala konskuensinya di dunia maupun akhirat tidaklah berlaku atas manusia dan jin kecuali setelah diturunkannya wahyu dan diutusnya para rasul.
Tidak ada jalan untuk mengetahui dan menetapkan hukum-hukum taklif di dunia (wajib, sunnah, haram, makruh) dan di akhirat (pahala dan dosa) kecuali dengan jalan wahyu Allah.
Inilah pendapat yang benar dan dipegangi oleh mayoritas ulama Islam.

Prinsip pokok ini berkaitan erat dengan masalah baik dan buruk menurut akal (al-hasan al-‘aqli dan al-qabih al-‘aqli). Para ulama terlibat dalam perbedaan pendapat yang sengit dalam masalah baik dan buruk menurut akal.
Salah satu cabang pembahasannya yang mereka perdebatkan adalah apakah baik dan buruk yang bermakna berlakunya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, pahala, dosa, pujian, dan celaan serta dampak-dampak hukumnya di dunia dan akhirat, itu ditetapkan berdasarkan syariat atau akal?
Imam Syihabuddin Al-Qarafi Al-Maliki menjelaskan bahwa hakekat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah baik dan buruk menurut akal itu berkisar pada balasan syariat terhadapnya baik berupa pujian, celaan, maupun selainnya; baik di dunia maupun di akhirat. Ia tidak hanya berkisar pada masalah dampaknya yang berupa pahala dan dosa di akhirat semata.
Al-Qarafi berkata, “Hanyasanya perbedaan pendapat para ulama adalah dalam hal sebuah tindakan berkaitan erat dengan balasan syariat, baik berupa celaan maupun selainnya, di dunia maupun akhirat.”1
Imam Najmuddin Ath-Thufi Al-Hambali juga menegaskan pernyataan AlQarafi ini, dengan mengatakan, “Pernyataan beliau ini bagus, tiada kesamaran lagi atasnya.”2
Secara umum, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah baik dan buruk secara akal tersebut kembali kepada tiga pendapat pokok:
Pendapat pertama, akal sehat tidak menunjukkan kepada baik dan buruknya sebuah perbuatan. Satu-satunya jalan untuk mengetahui baik dan buruk, pujian dan celaan, pahala dan siksa atas sebuah perbuatan adalah dengan wahyu. Sebelum turunnya syariat Allah, sebuah perbuatan tidak bisa disebut perbuatan baik atau perbuatan buruk, terpuji atau tercela. Ini adalah pendapat mayoritas Asy’ariyah. Pendapat kedua, akal-lah yang menunjukkan baik dan buruknya sebuah perbuatan, terpuji atau tercelanya sebuah perbuatan. Akal pula yang menetapkan hukum sebuah perbuatan itu wajib atau haram. Syariat hanya menyingkap hukum yang telah ditetapkan oleh akal semata. Ini adalah pendapat Maturidiyah dan banyak ulama Mu’tazilah. Pendapat ketiga, akal mampu menunjukkan sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Sebelum syariat turun, sebuah perbuatan bisa dinilai sebagai perbuatan baik atau buruk, dan perbuatan tersebut bisa dipuji atau dicela. Namun penilaian akal tersebut tidak menjadikannya sebagai perbuatan wajib atau haram, pahala atau dosa. Penilaian akal tersebut tidak berkonskuensi hukum syariat apapun. Wajib atau haram, sunah atau makruh, pahala atau dosa, dan konskuensikonskuensi syariat lainnya atas sebuah perbuatan di dunia maupun akhirat hanya ditetapkan setelah syariat diturunkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari generasi sahabat, tabi’in, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah setelah mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Ini adalah pendapat yang dianut oleh seluruh generasi salaf dan mayoritas kaum muslimin, dan pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.”3 Pendapat ini dipilih oleh para ulama muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zarkasyi, Asy-Syaukani, Asy-Syinqithi, dan lain-lain. Kesimpulannya, pendapat yang dianut oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal jama’ah dari generasi salaf dan khalaf, dan juga dianut oleh Asy’ariyah adalah bahwasanya taklif terhadap hamba Allah itu hanya terjadi dengan adanya syariat Allah. Maka: • Seorang manusia tidak menjadi mukallaf (terkena kewajiban dan larangan syariat Islam) kecuali berdasarkan wahyu Allah. • Ucapan dan perbuatan seorang manusia tidak dihukumi wajib atau haram, sunah atau makruh, kecuali berdasarkan wahyu Allah • Ucapan dan perbuatan seorang manusia tidak berakibat pahala atau dosa, juga tidak menimbulkan dampak hukum dan sanksi hukum apapun di dunia maupun di akhirat kecuali berdasarkan wahyu Allah. Cara-cara lainnya seperti akal sehat, fitrah, maupun qiyas tidaklah bisa menetapkan halal dan haram, wajib atau haram, sunah atau makruh, pahala atau dosa, maupun dampak-dampak lainnya di dunia maupun akhirat. Menjelaskan hal ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tiada hal yang wajib dan tiada pula pahala di akhirat, kecuali dengan syariat. Maka perbuatan ini maupun perbuatan itu tidaklah diberi pahala sebelum datangnya syariat. Demikian pula, perbuatan ini maupun perbuatan itu tidak menjadi wajib kecuali berdasar syariat.”4 Maka hukum-hukum syar’i yang lima (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah) itu berdasarkan ketetapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tiada sumber dan pihak selainnya yang bisa menetapkannya, baik itu berupa akal sehat, fitrah, dzauq (perasaan hati), mimpi, wangsit, wali, malaikat, maupun selainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini dengan mengatakan, “Maka agama orangg-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya meyakini bahwa hukum-hukum yang lima yaitu wajib, sunah, halal, makruh, dan haram, tidaklah diambil kecuali dari jalan Rasulullah SAW. Maka tiada perkara yang wajib kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tiada perkara yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”5
Menjatuhkan vonis kafir (takfir) adalah hukum syar’i, sehingga sumber pengambilan argumentasinya tidak berbeda dengan hukum-hukum syar’i lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hakekat ini dengan mengatakan, ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة يدرك بظن غالب وتارة يتردد فيه ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل “Takfir adalah hukum syar’i yang kembali kepada penghalalan harta, penumpahan darah, dan vonis kekalnya seseorang di dalam neraka. Maka sumber pengambilannya adalah seperti sumber pengambilan seluruh hukum syari’i lainnya. Maka kadang-kadang ia bisa diketahui dengan yakin, kadang-kadang diketahui dengan dugaan kuat, dan kadang-kadang diketahui dengan keraguraguan. Kapan saja terjadi keragu-raguan dalam menjatuhkan vonis kafir, maka menahan diri (at-tawaqquf) dari melakukan takfir adalah tindakan yang lebih layak dilakukan. Adapun bersegera menjatuhkan vonis kafir sesungguhnya biasa mendominasi perilaku orang-orang yang dikuasai oleh kebodohan.”6
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan prinsip pokok ini dengan mengatakan: فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة “Sesungguhnya wajib dan haram tanpa adanya syariat adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Sebab, seandainya hal (wajib dan haram) itu berlaku tanpa adanya syariat, niscaya hujah Allah telah tegak tanpa adanya para rasul. Padahal Allah hanya menegakkan hujah dengan cara mengutus para rasul semata.”7
Oleh karenanya, para ulama Ahlus Sunnah menyatakan orang yang mati pada masa fatrah itu tidak memiliki dosa. Untuk itu, Allah tidak akan menyiksanya di neraka sehingga Allah mengujinya terlebih dahulu di akhirat.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah saat membahas tentang tingkatan para mukallaf di akhirat kelak, beliau menulis, “Tingkatan keempat belas: kaum yang tidak memiliki ketaatan maupun kemaksiatan, tiada memiliki kekufuran maupun keimanan. Mereka ini ada beberapa golongan, di antaranya adalah orang yang belum sampai kepadanya dakwah sama sekali dan ia tidak mendengar berita (dakwah) sama sekali.”8
Beliau juga menegaskan bahwa orang tersebut bukanlah seorang mukallaf, “Adapun orang yang belum sampai kepadanya dakwah, maka dalam kondisi tersebut ia bukanlah seorang mukallaf. Kedudukannya adalah seperti kedudukan anak-anak kecil dan orang-orang gila.”9
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan ketidak mampuan orang yang sakit dan sejenisnya dengan mengatakan, “Mereka itu bukanlah orangorang yang terkena taklif dan mereka tidak akan dihukum akibat ketaatan yang mereka tinggalkan. Demikian pula halnya orang yang tidak mampu mendengar dan memahami, seperti anak-anak dan orang yang gila serta orang yang belum sampai kepadanya dakwah.”10. (AB).

 

Bersambung …
catatan :

1 . Nafaisul Ushul, I/351, karya Al-Qarafi.

2 . Dar’ul Qaulil Qabih, hlm. 82, karya Ath-Thufi

3 . Majmu’ Fatawa, XI/677.

4 . Dar’u Ta’arudhil Aql wan Naql, VIII/14.

5 . Majmu’ Fatawa, XXII/226.

6 . Bughyatul Murtad, hlm. 224

7 . Miftahu Daris Sa’adah, II/51.

8 . Thariqul Hijratain, hlm. 570.

9 . Thariqul Hijratain, hlm. 608.

10 . Majmu’ Fatawa. VIII/202

 

Baca juga, Betulkah Tidak Ada Udzur Jahil Dalam Syirik Akbar ?