Sejarah Ghulat di Lajnah Mufawadhah ISIS

Mufti utama di khilafah ISIS

Duniaekspress.com. (25/9/2018). Pada tanggal 31 Mei 2017, Syaikh Turki Al-Bin’ali, salah satu ulama terkemuka di Negara Islam (ISIS), terbunuh di Mayadin, Suriyyah dalam serangan udara yang dilakukan oleh koalisi pimpinan AS. Tiga minggu kemudian, Komando Sentral Militer AS (SOCOM) mengonfirmasikan terbunuhnya Syaikh Turki Al-Bin’ali yang pernah memproklamirkan diri sebagai Mufti Negara Islam (ISIS). Para pengikutnya melalui Telegram maupun Twitter meratapi  beliau dan mengedarkan wasiat terakhirnya serta beberapa lainnya menyusun puisi-puisi berisi pujian. Media internasional secara masif memberitakan tentang serangan udara tersebut, CNN misalnya, merilis berita berjudul “Tokoh dan Ulama Terpenting ISIS Telah Dibunuh dengan Serangan Udara”. Namun, outlet resmi media Negara Islam malah diam saja. Tidak ada komentar maupun pernyataan resmi mengenai kematian ulama berusia 32 tahun dari Bahrain tersebut, apalagi pidato pujian atau apapun. Alasannya sekarang sudah jelas.

Pada saat kematiannya, Turki Al-Bin ‘ali terlibat dalam kontroversi teologis yang sangat kontroversial yang telah mengguncang NegaraIslam (ISIS) dalam beberapa waktu ini.
Perselisihan menyangkut posisi manhaj Negara Islam (ISIS) mengenai takfir dan Turki Al-Bin ‘ali berada dipihak yang kalah. Pada 17 Mei 2017, Komite Delegasi (Lajnah Mufawwadhah), sebuah dewan eksekutif di Negara Islam, mengeluarkan sebuah memorandum (ta’mim) yang menetapkan sikap resmi tentang takfir dan bagi Turki Al-Bin ‘ali tulisan tersebut sangat ekstrem. Dua hari kemudian, beliau membantah memorandum itu dalam sebuah surat kepada Komite Delegasi dan dua belas hari setelah itu dia dibunuh oleh serangan udara Amerika. Lebih banyak bantahan sejenis oleh para ulama Negara Islam (ISIS) dan setidaknya salah satu ulama pengkritik juga
terbunuh oleh serangan udara.
Pada pertengahan bulan September tahun 2017, pada sebuah langkah yang sangat tidak biasa, Komite Delegasi membatalkan memorandum kontroversialnya tentang takfir tersebut. Apa yang disampaikan oleh Syaikh Turki Al-Bin ‘ali tampaknya dibenarkan secara anumerta. Namun sebelum ini, beberapa bantahan terhadap Komite Delegasi, termasuk dari Syaikh Turki Al-Bin ‘ali, serta beberapa pernyataan tambahan ketidak setujuan dari ulama-ulama Negara Islam/ISIS lainnya,kami menemukan tulisan mereka secara online.Secarabersama-sama, hal ini membentuk sebuah jendela luar biasa terhadap bagaimana gejolak teologis(manhaj) Negara Islam/ISIS.

Hal pertama yang harus dibicarakan adalah pertanyaan tentang peran apa yang dimainkan Turki Al-Bin ‘ali pada Negara Islam (ISIS). Seperti yang kami tulis lebih dari dua tahun yang lalu, ada desas-desus pada akhir tahun 2014 bahwa Turki Al-Bin ‘ali telah diangkat keposisi kepala mufti dan dari laporan-laporan pembelot Negara Islam/ISIS
tertentu menguatkan laporan itu.
Sekitar tahun 2016, Departemen Keuangan AS meggambarkannya sebagai penasihat agama utama Negara Islam (ISIS). Mereka mencatat bahwa ia menyediakan literatur dan fatwa untuk kamp pelatihan NIIL (Negara Islam). Demikian pula pernyataan Komando Pusat AS menyebutnya sebagai”Grand Mufti”kelompok tersebut atau juga disebut sebagai”Kepala Ulama Da’isy”. Beberapa surat kabar ‘Arab juga telah memanggilnya “Mufti dari Da’isy”. Pada kenyataannya, Turki Al-Bin ‘ali menjabat sebagai pimpinan sebuah lembaga yang dikenal dengan sebutan Kantor Penelitian dan Studi (Maktab al-Buhutswaad Dirasat) yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Penelitian dan Fatwa (Hai’ah l-Buhutswa al-Ifta’) dan sebelum itu adalah Departemen Penelitian dan Fatwa(Diwan al-Buhutswa al-Ifta’) Badan tersebut telah bertanggung jawab untuk menyiapkan teks-teks agama yang dipelajari dikamp pelatihan Negara Islam dan diterbitkan oleh mesin cetaknya. Pada satutitik, badan tersebut juga bertanggung jawab mengeluarkan fatwa.Pada musimpanas 2014, sebagai Departemen Penelitian dan Fatwa, beliau merilis monografi terkenal yang berisi dalil dan  fatwa ulama salaf untuk membenarkan praktik perbudakan oleh Negara Islam (ISIS), pada akhir tahun 2014 dan awal 2015, sebagai Komite Penelitian dan Fatwa, beliau menghasilkan serangkaian fatwa dalam berbagai masalah. Mulai dari masalah sepak bola meja hingga masalah sesajen. Pada akhir 2015, beliau menandatangani publikasi sebagai Kantor Penelitian dan Studi.
Seperti yang dapat dilihat, badan ilmiah yang dipimpin oleh Turki Al-Bin ‘ali diturunkan dari departemen ke badan dan terakhir menjadi kantor,dan dalam prosesnya lembaga tersebut akhirnya tidak diberihak prerogatif untuk memberikanfatwa. Faktanya Turki Al-Bin ‘ali bertanggung jawab atas apa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dan yang mengeluarkan fatwa maupun membuatnya, dalam arti tertentu dapat diartikan sebagai “Mufti Utama”, tetapi ini tidak pernah menjadi gelar resminya. Beliau hanyalah amir sebuah kantor yang nama dan tanggungjawabnya bervariasi dari waktu kewaktu.

Menurut sebuah video yang dirilis oleh Negara Islam pada tahun 2016 yang berjudul”Struktur Kekhalifahan”,tugas dari Kantor Penelitian dan Studiadalah “meneliti isu-isu syar’i dan menguraikannya hal-hal yang dirujuk oleh berbagai badan”; kantor ini “diawasi” oleh Komite Delegasi (Lajnah Mufawwadhah). Lajnah Mufawwadhah atau yang artinya adalah KomiteDelegasi, dinamakan demikian karena anggotanya “didelegasikan” oleh khalifah, adalah “sekelompok orang yang berpengetahuan dan jujur yang memiliki persepsi dan keterampilan kepemimpinan…
sebuah badan individu yang mendukung dan setia…mengomunikasikan perintah setelah mereka mengeluarkan dan memastikan pelaksanaannya. Komite ini mengawasi semua provinsi, departemen, komite, dan kantor di seluruh wilayah kekuasaan Negara Islam.”
Kesan yang diberikan oleh dokumen-dokumen yang diulas dibawah ini adalah bahwa Komite Delegasi semakin didominasi oleh orang-orang berpemahaman ghuluw (Ekstrim) yang secara bertahap menyingkirkan Turki Al-Bin ‘ali dan kantornya, bahkan memiliki andil dalam kematiannya. (AB)

 

Bersambung…

 

Baca juga, HAQOIQ MIN DAKHIL AWAL PENYIMPANGAN ISIS (DAESH)