Duniaekspress.com (4/10/2018)- Aktifis kemanusiaan melaporkan, dengan dalih menjadi ancaman keamanan dan masuk secara ilegal, Pemerintah India deportasi tujujuh Muslim Rohingya ke Myanmar.

Diperkirakan 40.000 orang Muslim Rohingya tanpa kewarganegaraan, tinggal di India setelah melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha selama bertahun-tahun.

Tujuh orang yang dideportasi pemerintah India sebelumnya telah ditahan didalam penjara sejak 2012 karena masuk secara ilegal ke negara itu.

Baca Juga:

GUTERRES SEBUT KASUS ROHINGYA ADALAH DISKRIMINASI TERBURUK

Pemerintah nasionalis Hindu dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, menggambarkan para imigran gelap Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional dan meminta pemerintah negara bagian sejak tahun lalu untuk mengidentifikasi dan mendeportasi mereka.

Bhaskar Jyoti Mahanta, direktur jenderal polisi di negara bagian Assam di timur laut, mengatakan bahwa tujuh orang itu akan diserahkan kepada pemerintah Myanmar di perbatasan pada Kamis pagi.

“Ini adalah prosedur rutin, kami mendeportasi semua orang asing ilegal,” kata Mahanta, seperti dikutip Al-Jazeera, Rabu (3/10/2018).

Namun seorang pejabat hak asasi manusia PBB mengatakan, pemulangan secara paksa terhadap Rohingya telah melanggar hukum internasional.

“Pemerintah India memiliki kewajiban hukum internasional untuk sepenuhnya mengakui diskriminasi yang dilembagakan, penganiayaan, kebencian dan pelanggaran HAM berat yang orang-orang ini telah hadapi di negara asal mereka dan memberi mereka perlindungan yang diperlukan,” kata Tendayi Achiume dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga:

KANADA CABUT KEWARGANEGARAAN KEHORMATAN AUNG SAN SUU KYI

Aktivis hak asasi di India telah menentang perintah pemerintah untuk mengirim kembali Rohingya dan Mahkamah Agung sedang mendengarkan petisi untuk menghentikan deportasi.

“Ini mungkin contoh pertama pengungsi Rohingya dideportasi dari India,” kata Cheryl D’Souza, seorang pengacara untuk para pembuat petisi. Dia mengatakan pengadilan telah setuju untuk mendengar masalah ini pada hari Kamis.