Ketika orang Gila diberi hak memilih, lalu siapa yang “Gila”

Duniaekspress.com. (17/11/2018). Di tahun politik penuh intrik, perseteruan semakin hangat dan bahkan kian memanas, perlombaan persaingan mencari dukungan pemilih pun semakin tajam, perebutan pemilih milineal bahkan sampai orang gila pun menjadi rebutan, dengan dikabarkan orang Gila akan diberi hak pilih dalam pemilu pesta demokrasi saat ini.

Pesta demokrasi kali ini tidak saja diikuti oleh ”orang-orang waras”. Atas desakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), pada pemilihan presiden kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat terobosan baru dengan memberikan hak suara kepada penderita gangguan jiwa.

KPU juga memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di tempat-tempat perawatan orang gila seperti rumah sakit jiwa (RSJ) dan panti-panti sosial. “Pemilu di rumah sakit jiwa tahun ini adalah sejarah, karena akhirnya untuk pertama kali penderita gangguan jiwa difasilitasi oleh negara untuk menyalurkan hak pilihnya. Semua penderita yang sedang dalam perawatan memiliki hak pilih,” Dengan Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang (UU) No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan UU No 42/2012 tentang Pemilu Presiden. “Dalam kedua UU itu disebutkan bahwa peserta pemilu adalah warga negara yg telah berusia 17 tahun atau sudah menikah,”.

Tidak ada teks alternatif otomatis yang tersedia.

Dan berikutnya adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi Indonesia melalui UU No 19/ 2011. Di dalamnya dengan tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas (termasuk penderita disabilitas mental) mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu.

Petugas pendataan tengah melakukan perekaman data kependudukan bagi pasien gangguan kejiwaan di Panti Jamrud Biru. (chotim)

Foto : Pasien penderita gangguan kejiwaan mulai didata secara elektronik.

Sedangkan disisi lain bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh para orang “Gila” tidak bisa dipertanggung jawabkan, baik itu secara moral maupun secara hukum. “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”(Pasal 44 ayat (1) KUHP).  Dan Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.” pent.

Dari kaca mata  islam Orang gila merupakan orang yang hilang akalnya, orang seperti ini dalam Islam tidak dimintai pertanggung jawaban amalnya di Dunia, dalilnya adalah sabda Rasulullah shallallahu a’laihi wasallam :

(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَالصَّغِيْرِ حَتَّى يَبْلُغَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

“Diangkat pena dari tiga orang:. Orang tidur hingga dia bangun, Orang gila hingga dia sadar, Anak-anak sampai ia baligh.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah).

Ketika Orang tak waras alias Gila, diberi hak untuk ikut memilih dalam pemilu pesta demokrasi di masa kini, lantas siapakah yang benar-benar gila yang bisa memilih, dan bagaimana pemerintahan hasil pemilihan dari orang gila tersebut kedepannya ? tinggal kita lihat proses dan hasilnya seperti apa…wallahu’alam bishowab. salam waras ! (AB)

 

Baca juga, MENGIKUTI ORANG LAIN TANPA ILMU ADALAH KEJAHATAN