Kepala Staf kepresidenan mencap aksi pembantaian terhadap 31 pekerja oleh OPM merupakan Kejahatan Terorisme

Duniaekspress.com. (8/12/2018). — Jakarta — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengutuk aksi pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga, Papua yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata.

“Atas peristiwa ini kami memiliki sikap yang tegas bahwa ini aksi terorisme di mana sebanyak 31 warga sipil yang sedang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan Papua justru menjadi korban kebiadaban,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Moeldoko mengatakan pembunuhan tersebut bukan sekedar dilakukan aksi kelompok kriminal bersenjata. Tetapi, sudah bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan teroris OPM atau Organisasi Papua Merdeka.

Moeldoko pun mengimbau agar jangan ada sebuah standar ganda yang diterapkan atas perilaku tersebut. “Sangat tidak imbang kalau ada sebuah peristiwa kecil yang dijalankan aparat keamanan, begitu diekploitasi besar-besaran. Tapi di sisi lain, 31 nyawa korban seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh tidak imbang,” kata dia.

Menurut Moeldoko, pemerintah sudah menerjunkan sebanyak 150 prajurit TNI dan Polri untuk melakukan upaya pemulihan pascakejadian. Ia menginstruksikan para aparat untuk tidak terprovokasi.

Moeldoko mengutuk dan mencap aksi pembunuhan tersebut sebagai Aksi terorisme : “Ini aksi terorisme, warga sipil bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan Papua justru menjadi korban kebiadaban.”

31 Pekerja Trans Papua Dibunuh, Moeldoko: Saya Katakan Ini Gerakan OPM

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

“Ini sebuah kebiadaban, kami mengutuk peristiwa itu tidak hanya dilakukan KKB, tapi boleh saya katakan ini gerakan OPM. Aksi kriminal tidak seperti itu,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (12/5/2018).

Dia meminta masyarakat terbuka dalam memandang upaya pengamanan. Menurut dia, selama ini para aktivis selalu mengkritik pelanggaran HAM kepada aparat penegak hukum di Papua.

Moeldoko mengatakan, pembangunan di wilayah Papua juga harus terus berjalan sesuai program pemerintah. Aparat keamanan akan memberikan pengawalan kepada perusahaan maupun BUMN yang sedang melakukan pekerjaan pembangunan di wilayah Papua.

“Aksi-aksi terorisme, di mana 31 warga sipil yang sedang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, justru menjadi korban. Sebuah kebiadaban, kami mengutuk peristiwa itu,” tutur dia. (RR).

Baca juga, TARGET-TARGET YANG DIJADIKAN SASARAN PARA TERORIS OPM