Duniaekspress.com (20/12/2018)- Ketua Sub Komisi HAM MUI Pusat, Maneger Nasution mengatakan peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim Uighur di Cina telah menjurus kepada usaha pembersihan etnis (genosida).

“Karena dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dimulai dengan kebijakan- kebijakan Pemerintah Cina yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur,” kata Maneger dalam keterangannya yang dilansir Ahad.co.id, Kamis (20/12/2018).

Menurut Maneger, Konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-Internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur.

Baca Juga:

MUI: INDONESIA TIDAK BISA TINGGAL DIAM MASALAH UIGHUR

TAGAR USIR DUBES CINA MENGGEMA DI INDONESIA

Lanjutnya, kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara China sangat terbuka bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini.

“Karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,”jelasnya.

Direktur Pusdikham Uhamka itu mendesak Dewan HAM PBB dan organisasi internasional untuk mengajukan kasus yang terjadi terhadap muslim Uighur ke peradilan7 Internasional seperti ICC (International Criminal Court) yang diatur dalam statuta roma tahun 1998.

Maneger juga meminta pemerintah menyalurkan aspirasi solidaritas masyarakat Indonesia untuk Uighur.

“Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya serius untuk mengelola dinamika ekspresi solidaritas dalam negeri terhadap penderitaan Muslim di Uighur,” tandasnya.