PENDERITAAN BANGSA YANG DICAPLOK REZIM KOMUNIS CHINA DAN PELAJARAN UNTUK INDONESIA part 3

Baca sebelumnya,

PENDERITAAN BANGSA YANG DICAPLOK REZIM KOMUNIS CHINA DAN PELAJARAN UNTUK INDONESIA part 3

Berbeda dengan negara-negara pada edisi sebelumnya, tulisan singkat berikut mengenai negara yang dikuasai wilayahnya oleh Cina seperti Tibet dan Turkistan Timur, dikuasai ekonominya layaknya Afrika Selatan, Zimbabwe dan Timor Leste, serta negara yang agama Islam dan umatnya dihancurkan sebagaimana terjadi di Turkistan Timur. Negara dimaksud adalah :

ANGOLA

Sebagai sebuah negara beriklim tropis yang terletak di pantai barat daya Afrika, Angola sebenarnya memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi negara makmur.

Tanahnya subur, bahan-bahan tambang berharga tinggi seperti minyak bumi dan berlian juga tersimpan di bawah tanahnya.

Sayang, semua kekayaan yang dimiliki Angola justru jadi perebutan dalam konflik berkepanjangan selama puluhan tahun, baik konflik antara sesama rakyat Angola sendiri, maupun konflik antara pasukan-pasukan asing yang ingin menancapkan pengaruhnya di Angola.

SEJARAH PRA MERDEKA

Abad ke-15, penjelajah Portugis (Portugal) menginjakkan kaki di wilayah Angola dan dalam perkembangannya Angola kemudian menjadi sentra perdagangan budak bagi Portugal.

Ketika sejak abad ke-19 praktik perdagangan budak dilarang di berbagai negara, Portugal mulai menerapkan sistem kerja paksa kepada penduduk lokal untuk membuka lahan-lahan perkebunan komersial di Angola.

Kebijakan baru ini menimbulkan reaksi perlawanan dari penduduk lokal, namun Portugal berhasil meredam aksi-aksi perlawanan yang timbul dan berhasil mempertahankan kekuasaannya di Angola, mrskipun perlawanan dari penduduk lokal tidak pernah benar-benar berhenti menyusul semakin merebaknya gerakan nasionalisme di Angola.

Sejak dekade 1950-an, muncul kelompok-kelompok milisi lokal yang ingin mengenyahkan Portugal dari tanah mereka. Kelompok pertama yang terbentuk adalah MPLA (Gerakan Kemerdekaan Populer untuk Angola) pada tahun 1956 didirikan oleh anggota partai komunis Portugal dan didukung oleh Uni Soviet.

Setahun kemudian, FNLA (Front Nasional Pembebasan Angola) yang disokong oleh Amerika Serikat.

Kelompok milisi terakhir yang terbentuk adalah UNITA (Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola) didirikan pada tahun 1966 oleh Jonas Savimbi yang sempat menimba ilmu di Cina.

Ketiga kelompok tersebut lalu bekerja sama memerdekakan Angola dari tangan Portugal. Portugal lantas merespon aksi perlawanan tersebut dengan menerjunkan pasukan ke Angola secara besar-besaran sejak tahun 1961.

Operasi militer Portugal di Angola dipersulit oleh membanjirnya bantuan dari negara-negara luar kepada milisi-milisi Angola. Upaya Portugal untuk meredam aksi pemberontakan di Angola akhirnya berakhir dengan sendirinya ketika pada tahun 1974, muncul gerakan revolusi di Portugal yang dikenal dengan nama “Revolusi Anyelir” dan pemerintahan pasca revolusi tersebut tidak tertarik untuk memperpanjang kekuasaan mereka di negara-negara jajahannya (termasuk Angola dan Timor Leste pada edisi sebelumnya).

Berakhirnya operasi militer Portugal tetap tidak mengakhiri konflik bersenjata di Angola karena ketiga milisi yang semula bekerja sama melawan Portugal mulai bertempur satu sama lain untuk menjadi pihak paling berkuasa di Angola.

Akhirnya Portugal sempat turun tangan dengan mengundang perwakilan dari ketiga milisi untuk berunding di Portugal dengan hasil Angola resmi dimerdekakan pada tanggal 11 November 1975.

PERIODE KONFLIK SETELAH MERDEKA

Usai perundingan yang dilakukan di Portugal, timbul kembali perpecahan dalam pemerintahan transisi yang baru terbentuk. MPLA yang sedang menguasai ibukota Luanda langsung mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Angola yang berideologi komunis. FNLA dan UNITA lantas meresponnya dengan membentuk pemerintahan tandingan yang beribukota di Huambo pada tanggal 23 November 1975.

Sejak saat itu, Angola pun seperti terbelah 2 antara pemerintahan komunis MPLA di pantai barat Angola dan pemerintahan campuran FNLA-UNITA di wilayah Angola timur.

Perkembangan situasi Angola dengan cepat menarik perhatian negara-negara besar untuk ikut ‘bermain’ dalam pertikaian antar faksi tersebut.

AS mendukung pemerintahan koalisi FNLA dan UNITA dengan jalan mengirimkan persenjataan dalam jumlah besar melalui wilayah Zaire, FNLA juga meminta bantuan Afrika Selatan (Afsel) untuk menempatkan pasukannya di Angola.

Di tengah kondisi yang serba sulit bagi MPLA, MPLA mendapat suntikan kekuatan dari Uni Soviet untuk memukul mundur pasukan FNLA. Lebih lanjut, Uni Soviet juga meminta Kuba sekutunya mengirimkan bantuan pasukan dan tenaga medis ke Angola. Hasilnya efektif. Pasukan gabungan Kuba dan Angola (MPLA) berhasil mengusir pasukan Afsel dan UNITA keluar wilayah selatan Angola pada tahun 1976.

Memasuki dekade 1980-an, MPLA sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Angola dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa berdaulat Angola. FNLA di lain pihak semakin kehilangan pengaruh dan kekuatannya sehingga sejak periode ini, perang sipil Angola tinggal menjadi perang antara pemerintah Angola (MPLA) melawan UNITA.

Tahun 1988, terjadi pertempuran terbesar dalam sejarah Afrika antara pasukan Kuba dan Angola (MPLA) melawan pasukan UNITA dan Afsel di kota Cuito Cuavanale, provinsi Cuando Cubango, Angola tenggara.

Akhirnya dengan difasilitasi oleh PBB dihasilkan beberapa kesepakatan :
Kuba akan menarik mundur seluruh pasukannya dari Angola,
Afsel akan menarik pasukannya dari Afrika Barat Daya,
Wilayah Afrika Barat Daya akan dimerdekakan sendiri kemudian dengan nama “Namibia”.

Tiga tahun kemudian melalui perundingan yang dilakukan di Portugal, pemerintah Angola (MPLA) sepakat untuk meninggalkan ideologi komunis Marxis-Leninis dan memberlakukan sistem pemilu multipartai. Sikap MPLA itu kemudian diikuti dengan kemauan UNITA untuk mengakhiri perjuangan bersenjata dan mengikuti pemilu.

Pemilu multipartai akhirnya dilaksanakan pada tahun 1992, namun berakhir dengan pertikaian hasilnya sehingga Angola kembali memanas dan perang sipil antara UNITA dengan pemerintah Angola (MPLA) kembali meletus.

Hingga akhirnya pada bulan Oktober 1994 dilakukan perundingan damai antara pemerintah Angola dengan UNITA di Lusaka, Zimbabwe dan keduanya sepakat untuk melakukan gencatan senjata, membentuk pemerintahan koalisi, dan menghentikan impor persenjataan asing dalam perjanjian yang dikenal sebagai “Protokol Lusaka”.

Setahun kemudian, PBB mengirimkan pasukan perdamaian ke Angola untuk memonitor pelaksanaan perjanjian. Namun kemudian UNITA menolak menyerahkan kendali wilayah-wilayah kaya berlian di Angola ke tangan pemerintah pusat dan kedua belah pihak kembali mengimpor persenjataan asing secara besar-besaran.

Keinginan Angola untuk segera mengakhiri perlawanan UNITA akhirnya terwujud setelah pada bulan April 2002 pasukan Angola berhasil membunuh pemimpin UNITA, Jonas Savimbi.

Enam minggu pasca kematian Savimbi, UNITA sepakat mengakhiri perlawanan bersenjata pada bulan Agustus dan hanya akan memperjuangkan kepentingannya lewat jalan damai (jalur politik). Sejak itu, perang sipil Angola yang sudah berlangsung sejak tahun 1975 pun secara resmi berakhir.

Perang sipil yang terjadi di Angola membawa dampak sedikitnya 500.000 anggota milisi dan tentara tewas dalam perang panjang tersebut, belum ditambah ratusan ribu penduduk sipil Angola yang kehilangan nyawa atau cacat seumur hidup.

Perang tersebut juga mengakibatkan sekitar 4 juta lebih penduduk Angola – sekitar 1/3 dari total jumlah penduduk Angola – kehilangan tempat tinggal.

PERIODE PASCA KONFLIK

Sejak perang berakhir, Angola mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat yang berasal dari minyak dan berlian. LAngola menjadi negara penyuplai minyak bumi terbesar untuk Cina, raksasa Asia yang industrinya sedang tumbuh pesat.

Untuk membangun kembali infrastrukturnya Angola membangun jalan, gedung, rel kereta dan sekolah dengan mengundang investor China. Angola juga meminjam uang sebesar 2 milyar dollar AS pada tahun 2004 dari sebuah bank Cina.

China masuk ke Angola dengan barter minyak. Pemerintah Angola menjual minyak, sebagai gantinya China membangun sejumlah infrastruktur di sana. Lagi-lagi China menerapkan metode pembangunan bersistem turn key project, sehingga terjadi eksodus pekerja asal China dengan dalih untuk kecepatan kerja dan efisiensi.

Sementara tingkat pengangguran penduduk di negara tersebut tinggi dan para pekerja lokal termarjinalkan. Nyaris tak ada pekerja lokal di pabrik-pabrik di Angola, kecuali petugas keamanan.

Ini merupakan gerakan senyap Cina untuk menguasai perekonomian sebuah negara.

Kelompok LSM HAM di Angola menyoroti masalah eksodus ini yang menyebabkan kecemburuan sosial. Mereka mengakui banyak generasi muda Angola yang belum mengenyam pendidikan tinggi, namun bukan berarti harus mengimpor tenaga kerja dari China.

DAMPAK PENGUASAAN EKONOMI OLEH CINA

Setelah berhasil menguasai perekonomian dan berlanjut ‘menguasai’ pemerintah Angola, Angola memberlakukan pelarangan terhadap agama Islam. Masjid menjadi bangunan yang terlarang, kitab suci al-Quran menjadi sekadar “buku” yang dilarang keberadaannya, sholat, puasa ramadhan, dan semua yang berbau Islam menjadi terlarang keras.

Pemerintah Angola beralasan pelarangan Islam, karena tidak sejalan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat Angola, tanpa merinci budaya apa yang dimaksud.

Pemerintah Angola khawatir atas perkembangan Islam serta dampaknya terhadap organisasi dan struktur masyarakat di negara itu meskipun Islam di Angola adalah minoritas, diperkirakan muslim hanya berjumlah 80 ribu-90 ribu atau 2,5% dari 18,5 juta penduduk Angola, yang sebagian besar memeluk kepercayaan adat tradisional (47%), 38% Katolik Roma dan 15% memeluk Kristen Protestan.

Sumber :
Berbagai sumber

Note :
Akankah sejarah berulang di Indonesia, negeri kita mengingat :
Indonesia memiliki sumber daya alam dan energi terbesar di dunia, namun sejak merdeka bisa dikatakan selalu salah urus atau salah kelola
Perekonomian Indonesia selama ini dikuasai oleh warga turunan Cina, yang notabene juga warga negara RRC karena RRC menerapkan dua kewarganegaraan kepada seluruh cina perantauan (diaspora)
Pemerintah saat ini condong mesra dengan RRC dalam pembangunan infrastruktur bersistem turn key project, sehingga aliran ‘pekerja’ dari Cina tak terbendung
Pemerintah dengan revolusi mentalnya semakin menjauhkan umat Islam dari agama dan keyakinannya, serta berusaha terus memisahkan politik umat Islam dari agama.

Para pembaca, silakan berpikir dan coba renungkan sendiri.

Baca juga,

INILAH FATWA MUI TERKAIT PENGGUNAAN ATRIBUT AGAMA LAIN