duniaekspress.com, 23 Januari 2019. Pihak keluarga Ustadz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) memastikan bahwa pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir dari Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini, Rabu (23/1/2019) batal dilakukan.

Ustadz Rosyid Ridlo Ba’asyir mengatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menjegal pembebasan beliau, atau mungkin kepentingan politiknya terlalu dalam. Beliau menyebut ada kemungkinan Moeldoko dan Wiranto dan mungkin juga dari pihak-pihak luar negeri yang menjegal pembebasan ayahanda beliau. Dijegal dalam bentuk mesti melalui pembebasan bersyarat (PB)  yang mengharuskan penandatanganan syarat kesetiaan kepada Pancasila dan Negara padahal dari awal sudah ditekankan dan disepakati bahwa beliau (Ustadz ABB)  tidak bersedia, kecuali ta’at kepada syari’at Islam”, demikian kata Ustadz Rosyid.

Beliau melanjutkan, “ini adalah permainan politik yang maennya terlalu kasar, sejak dari dulu juga begitu”. Beliau juga minta do’a ikhwan-ikhwan agar Alloh memberikan yang terbaik bagi beliau (Ustadz ABB) dan keluarga,  juga kesabaran dan mengangkat derajat, dan menimpakan dosa-dosa terhadap yang menjegal tegaknya syari’at Islam di muka bumi.

Hal senada juga dikatakan Ustadz Iim Ba’asyir yang bergadang sampai tengah malam menunggu kabar,  “Belum!, Hari ini Ustaz ABB (Abu Bakar Ba’asyir) belum bisa dibebaskan, tapi kami akan berjuang terus,” katanya menegaskan.

AQIM SERANG PASUKAN PBB DI MALI TEWASKAN 10 PERSONIL

Menjadi Goreng-Goreng Politik Pilpres

Sejak awal pernyataan Yusril Ihza Mahendra tentang rencana pembebasan ini, mulai banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik mempertanyakan niat dibalik pembebasan ini dan prosedur apa yang dapat membebaskan Ustadz ABB, karena tersebar di pengetahuan publik bahwa untuk bisa bebas melalui jalur Pembebasan Bersyarat (PB) diwajibkan syarat penandatanganan kesetiaan pada pancasila dan NKRI sementara tersebar juga kabat bahwa Ustadz ABB tidak bersedia menandatangani itu, sehingga para badut politik mempertanyakan kelayakan bebasnya ABB dibanding napi-napi lain jika melalui pembebasan murni (tanpa syarat), dan juga menyoroti  prosedur yang dilanggar.

Akhirnya pada hari ini, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menegaskan bahwa pemerintah membatalkan pembebasan Ustadz ABB dengan alasan: pemerintah walaupun dengan niat baik kemanusiaan tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dinegosiasikan.

Moeldoko

Ustaz ABB tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

“Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison meminta pemerintah Indonesia untuk membatalkan keputusan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir.
Dalam pernyataannya, Selasa (22/1/2019), Morrison meminta agar Indonesia menghargai para korban bom Bali 2002. Dia mengaku akan melayangkan protes jika Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan sebelum waktunya.
“Saya jelas akan sangat kecewa tentang hal itu (pembebasan Abu Bakar Ba’asyir), seperti warga Australia lainnya,” katanya, seperti dikutip dari The New York Times.
Padahal pengadilan Indonesian pada 2005 memutuskan bahwa Ustadz ABB tidak bersalah dalam kasus bom bali.

Dari pihak lain, kegagalan pembebasan ini malah menjadi sasaran serangan politik,

“Pembebasan ini lebih buruk dari berita hoaks Ratna Sarumpaet”, kata Ferdinand Hutahaean, kadiv advokasi dan bantuan hukum Partai Demokrat yang juga anggota BPN prabowo Sandi melalui akun twitternya: @Ferdinand_Haean pada hari ini. Ia meminta aparat kepolisian mengusut hoaks pembebasan ABB dan meminta Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukum capres Jokowi untuk berterus terang kepada masyarakat penyebab pembatalan tersebut agar clear.

(AZ dari berbagai sumber)

Baca juga,

PUTUS ASA, PEMERINTAH BONEKA AFGHANISTAN DATANGKAN HEKMATYAR