duniaekspress.com, 1 Mei 2019. Pemerintahan Trump sedang berupaya untuk mengeluarkan perintah yang akan mengesahkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teror asing, ungkap seorang pejabat AS.
Pengesahan tersebut akan menciptakan sanksi ekonomi dan perjalanan yang luas pada perusahaan dan individu yang berinteraksi dengan Ikhwanul Muslimin.

Keputusan Trump tak lepas dari desakan Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi yang berulangkali mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengambil langkah selama kunjungan 9 April ke Gedung Putih, dan Trump menyambut seruan al-sisi ini dalam menghancurkan ikhwanul muslimin.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton mendukung rencana Trump, kata para pejabat kepada NYT.

Tetapi departemen pertahanan, staf karir keamanan nasional, pengacara pemerintah dan pejabat diplomatik mengajukan keberatan hukum atas rencana kebijakan ini.

Pada 2014, negara pendukung al-Sisi, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mensahkan Ikhwanul muslimin sebagai organisasi teror.

Terhadap rencana trump ini, dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Ikhwanul Muslim menolak rencana ini dengan mengatakan: “Ikhwanul Muslimin akan tetap lebih kuat – melalui rahmat dan kekuasaan Alloh – terhadap keputusan apa pun.”
Juga menambahkan bahwa: “Kami akan tetap … teguh dalam pekerjaan kami sesuai dengan pemikiran kami yang moderat dan damai dan apa yang kami yakini benar, untuk kerja sama yang jujur dan konstruktif untuk melayani masyarakat tempat kami tinggal, dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan.

Senada dengan itu, partai AKP Turki yang tengah berkuasa mengatakan bahwa langkah AS akan menghambat upaya demokratisasi di Timur Tengah dan melayani kelompok-kelompok militan seperti kelompok Negara Islam (IS).

Omer Celik, juru bicara Partai AKP yang beideologi Islam, Presiden Turki Tayyip Erdogan, mengatakan keputusan seperti itu oleh AS “tidak diragukan lagi, menghasilkan hasil yang sangat salah mengenai stabilitas, hak asasi manusia, hak-hak dasar dan kebebasan di negara-negara (Timur Tengah),” katanya.

“Pada saat yang sama, (langkah Trump) merupakan dukungan terbesar yang dapat diberikan terhadap propaganda Daesh,” katanya, menggunakan akronim berbeda untuk IS.

Pada tahun 2017, pemerintah Inggris menarik kembali dari kesimpulan utama tinjauan kontroversial 2014 tentang Ikhwanul Muslimin yang dilakukan oleh John Jenkins, duta besar Inggris untuk Arab Saudi, yang menyarankan bahwa organisasi tersebut telah berfungsi sebagai “pemicu” untuk militan garis keras.

Sebaliknya, lebih setuju dengan penilaian yang ditawarkan oleh Komite Urusan Luar Negeri parlemen Inggris (FAC), setelah penyelidikan ke dalam kebijakan pemerintah terhadap “Islam Politik” pada tahun 2016, yang menyimpulkan bahwa : politisi Islam justru merupakan “benteng” terhadap ekstremisme, dan harus dilibatkan, baik ketika berkuasa atau sebagai oposisi.

Pemerintah Inggris menyatakan setuju dengan kesimpulan komite itu bahwa agama dan politik akan tumpang tindih di masa mendatang dan menyatakan bahwa “sebagian besar  politisi Islam tidak terlibat dalam kekerasan”.

(RF dari MEE dan al-jazeera)

Baca juga,

ALBAGHDADI, AMIR IS, MUNCUL DALAM VIDEO