Duniaekspress.com (29/7/2019)- Pengadilan Saudi pada hari Ahad (28/7) akhirnya menunda persidangan terhadap ulama terkemuka Islam Salman al-Audah hingga bulan Desember. Shaikh Audah dapat menghadapi hukuman mati atas tuduhan terkait terorisme.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa penuntut umum meminta hukuman maksimum untuk Audah, seorang ulama Sunni Muslim yang sekarang berusia genap 62 tahun, ia dituduhkan juga menyebarkan ujaran kebencian dan hasutan terhadap penguasa”.

“Setelah menunggu lima jam, mereka hanya menunda sampai Desember,” kata putranya Abdullah al-Audah, seperti yang dilansir Ruters.

Baca Juga:

6 TENTARA REZIM SURIYAH TEWAS DALAM SEBUAH LEDAKAN BOM MOTOR DI DARAA

DAULAH ISIS MENGKAFIRKAN KAUM MUSLIMIN YANG MENYELISIHINYA DENGAN MENYEBUTNYA SHAHAWAT

Audah adalah salah satu dari puluhan ulama, aktivis, dan intelektual yang ditangkap sejak Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman naik ke tampuk kekuasaan pada 2017, bahkan ketika kerajaan konservatif memberlakukan sejumlah reformasi sosial dan ekonomi.

Amnesty International pada hari Jumat mengkritik “pengadilan palsu” dan meminta pihak berwenang Saudi untuk membebaskan Audah dan membatalkan semua tuduhan terhadapnya.

Audah telah “mengalami cobaan berat, termasuk penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan, berbulan-bulan kurungan isolasi, penahanan tanpa komunikasi dan perlakuan buruk lainnya, semua pelanggaran mencolok terhadap haknya untuk peradilan yang adil,” ungkap Lynn Maalouf, Direktur Riset Timur Tengah Amnesty.

Berita Terkait:

DIAM-DIAM SAUDI GELAR SIDANG IN ABSENTIA SHAIKH AL-AUDAH

SYAIKH SALMAN AL-AUDAH DITUNTUT HUKUMAN MATI

IUMS DESAK SAUDI BEBASKAN SYAIKH SALMAN AL AUDAH

Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) mengecam penangkapan para ulama dan cendekiawan Muslim yang dilakukan pemerintahan Arab Saudi. IUMS juga mendesak Raja Saudi Salman bin Abdulaziz untuk segera membebaskan para dai tersebut.

Salman al-Audah, seorang ulama Muslim terkemuka dan anggota dewan pengurus IUMS dan lebih dari 20 lainnya ditangkap pada hari Ahad (10/9/2017) menurut berita viral dimedia sosial.

IUMS yang berbasis di Doha mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (11/9) bahwa para cendekiawan “tidak boleh digunakan sebagai pion dalam perselisihan politik”, mengacu pada krisis antara Qatar dan empat negara Arab lainnya – Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.