DPR komisi III Peringatkan pada Pemerintah tentang pentingnya perlindungan Hukum para Guru

Duniaekspress.com. (25/11/2019). – Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy mengingatkan kembali pentingnya perlindungan hukum untuk para guru. Ia menegaskan bahwa jangan sampai mereka kena pidana lantaran menjalankan proses pendidikan.

Menurutnya, saat ini banyak catatan kelam perlindungan hukum untuk guru, dimana proses pendidikan berujung pada bui.

Misalkan saja Darmawati guru SMAN 3 Pare Pare yang dipidana 3 bulan lantaran menyuruh shalat dengan mengibaskan mukena dan akhirnya mengenai salah satu siswa berinisial AY.

“Demikian pula Pak Mubazir, Guru sukarela SMA Negeri 2 Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang akhirnya dipenjara lantaran memotong rambut salah satu siswanya,” katnya dalam siaran pers yang diterima crew media pada Senin (25/11/2019).

Ia menganggap bahwa seharusnya hal sedemikian tidak boleh terjadi lagi karena perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Menurut pasal 39 ayat 1 Pada PP tersebut dikatakan bahwa dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada.

“Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

Selain itu dalam pasal 40 PP tersebut dikatakan bahwa Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah,” tuturnya.

Seharusnya, kata dia, rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Hal ini, lanjutnya, ditegaskan kembali pada pasal 41 PP yang sama. Dimana dikatakan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

“Oleh karenanya, saya mengajak para penegak hukum untuk memperhatikan kaidah hukum tersebut. Jika memang ada persoalan dilapangan, aparat bisa mengedepankan untuk melalukan restorativ justice, atau penyelesaian diluar pengadilan,” tuturnya. (RR).

sumber : Kiblat.net

 

Baca juga, BOM BUNUH DIRI GUNCANG POLRESTABES MEDAN