duniaekspress.com, 14 Desember 2019. Parlemen India secara mengejutkan meloloskan undang-undang kewarganegaraan baru yang memberikan hak kewarganegaraan terhadap imigran gelap dari negara-negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan yang mengalami persekusi akibat minoritas keagamaannya, seperti hindu, budha, sikh, kristen dan lain-lain terkecuali islam. Rancangan undang-undang tersebut sebelumnya lolos dari Majelis Rendah India melalui voting. Usulan undang-undang kewarganegaraan baru yang “anti Islam’ ini berasal dari pemerintahan India di bawah perdana menteri Narendra Modi yang juga merupakan tokoh partai militan hindu Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa saat ini di India. Para pendatang dan imigran tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan India dengan syarat telah menetap di wilayah India selama 6 tahun.

Segera setelah pengesahan undang-undang baru tersebut meletuslah protes di berbagai wilayah India, terutama di tiga wilayah, yaitu Punjab, Kerala dan Bengal Barat. Bahkan di New Delhi kemarin, ribuan pelajar dan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen, menyebut bahwa undang-undang baru ini telah melanggar ideologi sekuler India. Polisi bahkan menggunakan gas air mata untuk menahan laju pemrotes.

Kewarganegaraan baru

Protes terhadap undang-undang kewarganegaraan yang baru di New Delhi

Demo juga diorganisir oleh berbagai organisasi sosial dan organisasi Islam di India seperti Jamiat Ulama India (A Jamiat Ulema-e-Hind). Jurubicara kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan demo di berbagai kota termasuk Aligarh, Hyderabad, Kolkata, Ahmedabad, Patna, Bengaluru dan Jaipur.

Amarinder Singh, kepala pemerintahan wilayah utara Punjab menolak pelaksanaan rancangan undang-undang tersebut. “Setiap undang-undang yang memecah masyarakat berdasarkan agamanya adalah ilegal, tak etis dan tidak konstitusional. Kekuatan India didasarkan pada keberagaman, maka undang-undang tersebut tidak akan dilaksanakan di Punjab”. Pinarayi Vijayan, pimpinan wilayah selatan Kerala mengatakan pemutusan kewarganegaraan berdasarkan jumlah pengikut agama tertolak secara konstitusi.

Dengan undang-undang kewarganegaraan baru ini maka pengungsi muslim Rohingya yang lari ke India tidak akan mendapatkan kewarganegaraan India bahkan menghadapi resiko pemenjaraan, dan juga disinyalir undang-undang kewarganegaraan baru ini bertujuan mengubah demografi India terutama di wilayah-wilayah mayoritas muslim.

(RF dari berbagai sumber)

Baca juga,

PUBLIKASI DOKUMEN RAHASIA TENTANG UIGHUR, ASIYE ABDULAHEB MENDAPAT ANCAMAN PEMBUNUHAN