DUNIAEKSPRESS.COM (13/7/2020)- Reformasi Sudan akhirnya menyetujui amandemen hukum pidana yang luas termasuk mencabut hukuman mati karena murtad serta tidak lagi mengharuskan perempuan untuk memerlukan izin dari anggota keluarga laki-laki untuk bepergian dengan anak-anak mereka.

Menurut Hukum Pidana 1991 yang diperkenalkan oleh pemerintahan Omar al-Bashir yang digulingkan, hukuman untuk orang yang keluar dari Islam atau murtad.

Hukuman cambuk didepan umum juga akan berakhir dan konsumsi alkohol oleh non-Muslim sekarang akan diizinkan.

Dalam sebuah wawancara televisi pada hari Sabtu (11/7), Menteri Kehakiman Sudan Nasredeen Abdulbari mengatakan pemerintah saat ini sedang bekerja untuk mereformasi ketentuan hukum lainnya untuk memasukkan mereka dalam deklarasi konstitusi.

“Kami membatalkan Pasal 126 Hukum Pidana Sudan dan telah memastikan kebebasan beragama dan kesetaraan dalam kewarganegaraan dan aturan hukum,” katanya.

“Semua perubahan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan di depan undang-undang. Kami telah menghapus semua pasal yang menyebabkan segala bentuk diskriminasi. Kami memastikan orang-orang kami bahwa reformasi hukum akan terus berlanjut sampai kami membatalkan semua undang-undang yang melanggar hak asasi manusia di Sudan.”

Baca Juga:

KETUHANAN YANG MAKA ESA DALAM SILA PERTAMA, TAK BISA DIGANTIKAN DENGAN KETUHANAN BERKEBUDAYAAN

https://duniaekspress.com/2020/07/13/protes-aneksasi-israel/

Menteri mengatakan kementeriannya sedang berupaya membuat undang-undang pribadi baru yang akan membatalkan semua ketentuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak. Dia mengatakan komisi untuk mempelajari hukum dan merekomendasikan reformasi akan dibentuk minggu depan.

Alkohol diizinkan, FGM dilarang

Undang-undang baru itu juga mengizinkan minum alkohol untuk orang-orang Kristen Sudan dan melarang hukuman cambuk sebagai hukuman resmi. Menurut PBB, sekitar tiga persen populasi Sudan adalah non-Muslim.

Minuman beralkohol telah dilarang sejak mantan presiden Jaafar Nimeiri memperkenalkan hukum Islam pada tahun 1983, melemparkan botol wiski ke sungai Nil di ibukota, Khartoum.

Undang-undang baru juga akan melarang mutilasi (khitan) alat kelamin perempuan (FGM), sebuah praktik yang biasanya melibatkan penghapusan sebagian atau total alat kelamin eksternal perempuan dan anak perempuan, kata Abdulbari.

“Mutilasi organ genital wanita sekarang dianggap sebagai kejahatan,” kata kementerian kehakiman, Jumat, dan menambahkan itu dapat dihukum hingga tiga tahun penjara. (aljazeera)