DUNIAEKSPRESS.COM (16/10/2020)– Pemerintah Filipina menyatakan akan mengadili perempuan tersangka kasus perencanaan bom bunuh diri yang ditangkap lima hari lalu di Sulu. Perempuan yang diduga warga negara Indonesia (WNI) itu akan menjadi kasus uji pertama untuk undang-undang anti-terorisme yang baru disahkan.

“Ini adalah kasus besar pertama. Saya pikir, di mana orang-orang tertentu yang dicurigai sebagai teroris asing dikenakan tuduhan melanggar undang-undang anti-terorisme baru kami,” ujar Menteri Kehakiman Menardo Guevarra kepada Arab News, Jumat (16/10).

Baca juga:

DIDUGA AKAN LAKUKAN TEROR, FILIPINA TANGKAP WANITA INDONESIA

FILIPINA AKAN TUNTUT DAN DEPORTASI WNI YANG DI DUGA AKAN MELAKUKAN SERANGAN BOM

Ia menambahkan Dewan Anti-Terorisme telah menyetujui penerapan aturan dan regulasi (IRR) untuk beleid kontroversial Undang-Undang Anti-Terorisme 2020 (ATA). Aturan itu diteken Presiden Rodrigo Duterte pada Juli lalu.

“Jaksa provinsi Sulu telah diberitahu bahwa IRR dari ATL telah disetujui oleh Dewan Anti-Terorisme hari ini,” ujarnya.

Diketahui, perempuan tersebut bernama Nana Isinari yang juga dikenal sebagai Rezky Fantasya Rullie atau Cici. Ia ditangkap di sebuah rumah di Jolo, Sulu.

Pada saat penggerebekan, pasukan pemerintah menemukan rompi bunuh diri dan komponen bom.

Selain Rullie, aparat juga menangkap dua perempuan lain yang diyakini sebagai istri anggota Kelompok Abu Sayyaf (ASG).

Sebelumnya, pihak militer mengungkap Rullie yang sedang hamil mengajukan diri untuk melakukan serangan bunuh diri setelah melahirkan. Ia diduga berniat melakukan aksi itu untuk membalas dendam atas kematian suaminya, seorang militan, Andi Baso.

Andi dilaporkan tewas saat terjadi bentrokan dengan pasukan pemerintah di Kota Patikul, Sulu, pada 29 Agustus lalu.

Guevarra mendukung pernyataan Senator Panfilo Lacson yang menilai penangkapan Rullie akan menjadi kasus uji coba yang baik untuk beleid anti terorisme baru. Terutama, dalam hal menghukum pelanggaran yang baru saja direncanakan (inchoate).

Lacson, yang merupakan mantan kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) Lacson dan kini menjadi anggota parlemen, menilai bom dan barang-barang lain yang disita dari Rullie mengindikasikan bahwa dia sedang mempersiapkan serangan teroris.

“Ini adalah salah satu contoh pelanggaran inchoate yang dapat dihukum di bawah undang-undang anti-terorisme yang baru. Dengan memasukkan pelanggaran inchoate, kami mengkriminalisasi tindakan para tersangka yang ditangkap sebelumnya yang meliputi perencanaan, persiapan, dan fasilitasi terorisme,” tegas Lacson.

Dengan hukum yang mengatur pelanggaran inchoate, ia menilai dapat “mencegah terorisme” bahkan sebelum aksi kekerasan dilakukan.

Baca juga:

AKTIVIS MUSLIM PRANCIS DITANGKAP DAN DIPUKULI

PULUHAN TAHANAN PALESTINA LAKUKAN AKSI MOGOK MAKAN

Secara terpisah, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha mengungkapkan KJRI Davao telah mengirimkan dua surat kepada otoritas Filipina mengenai permintaan data dan akses kekonsuleran untuk bertemu dengan Rullie.

“KJRI Davao masih menunggu diberikannya data dan akses kekonsuleran tersebut,” ujar Judha melalui pesan tertulis.

Judha menerangkan data dan akses bertemu Rullie sangat diperlukan untuk memverifikasi identitas dan kewarganegaraan. Pasalnya, Rullie disebut tidak mengaku sebagai seorang WNI ketika menjalani proses interogasi oleh aparat Filipina.